Pajak International, sebuah perspektif

pajak Internasional

Meningkatnya perdagangan dan investasi antarnegara sebagai akibat dari globalisasi dan perkembangan teknologi memicu isu pemajakan antar negara yang walaupun sebenarnya sudah disadari, dibahas dan disetujui bersama sejak dulu dengan adanya persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) yang semakin meningkat. Namun, perbedaan sistem pemajakan antar negara menimbulkan adanya peluang untuk meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar di berbagai negara. Dengan adanya proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dikomandoi oleh OECD dan G20 serta era keterbukaan informasi dengan Automatic Exchange of Information, perpajakan internasional menjadi isu yang semakin hangat untuk dibahas.

Namun, apakah itu pajak internasional?

Secara garis besar bahasan dalam pajak internasional hanya ada 2 (dua) yaitu:

  1. Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) memperoleh penghasilan dari Indonesia; dan
  2. Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

Dalam poin nomor 1, justifikasi hak pemajakan yang dipunyai oleh Indonesia secara teoritis lebih dikenal dengan asas sumber, sementara poin 2 lebih dikenal dengan asas domisili.

Karena bahasan pajak internasional hanyalah dua poin diatas, maka pajak internasional semestinya tidak menjadi suatu hal yang sulit untuk dipahami. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu. Sebagai analogi, PPN hanya terdiri atas 2 tarif yaitu 10% dan 0%, namun apakah PPN itu mudah? PPN menjadi sangat sulit ketika kita menyelam lebih dalam menuju detilnya. Hal yang sama dengan analogi tersebut adalah pajak internasional, yang walaupun hanya 2 poin yang menjadi bahasan utama, namun detilnya yang sangat teknis. Ya, ‘the devil is in the detail‘.

Pajak Internasional

Apabila kita melihat diagram Venn diatas, maka permasalahan pajak internasional bagi Indonesia berada pada daerah arsiran dimana terdapat WPDN Indonesia memperoleh penghasilan dari negara X dan juga sebaliknya WPLN dari negara X memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Apa yang terjadi ketika Indonesia dan Negara X menerapkan hak pemajakannya? Tentunya akan terjadi yang namanya pajak berganda (double tax). Bagaimana apabila WPDN Indonesia juga dianggap WPDN oleh negara X? Tentunya akan terjadi situasi yang dinamakan dual resident. Pada akhirnya dikarenakan pertimbangan ekonomi, perdagangan dan investasi, kedua negara bisa jadi sepakat untuk berunding dan menyetujui adanya suatu persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau Tax Treaty sehingga Wajib Pajak tidak dikenakan pajak dua kali (berganda) atas penghasilan yang sama di negara yang berbeda (juridical double taxation).

Sayangnya, ketika P3B terbentuk, pajak berganda memang dapat dikurangi atau dihilangkan, namun terdapat efek samping berupa ‘berganda tidak kena pajak’ yang lazim dikenal dengan double non taxation. Hal ini diakibatkan oleh kewenangan memajaki (tax sovereignty) yang dimiliki oleh masing-masing negara sehingga mereka membuat aturan pemajakan yang berbeda-beda. Perbedaan aturan tersebut ditambah dengan adanya P3B mengakibatkan timbulnya suatu celah / loophole yang dapat dimanfaatkan baik itu untuk tax planning, tax avoidance, ataupun tax evasion.

Otoritas pajak bukannya abai atas fenomena tersebut. Dirancang dan ditetapkanlah aturan untuk mencegah, menangkal, dan mengatasi tindakan penggerusan pajak tersebut dengan aturan anti-avoidance dan juga otoritas pajak di berbagai belahan dunia melakukan penegakan hukum secara lebih agresif.

Transparansi dan keterbukaan informasi ditingkatkan dengan adanya Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dan Common Reporting Standard (CRS) yang kemudian menghasilkan Automatic Exchange of Information (AEoI). Selain itu, korporasi diwajibkan untuk transparan dengan adanya kewajiban menyampaikan Country by Country Report (CbC R) kepada otoritas pajak yang kemudian informasi tersebut akan saling dibagikan antar otoritas pajak.

Tampaknya, perpajakan internasional akan menjadi lebih mudah dengan hal tersebut. Sayangnya, dunia selalu berubah. Ekonomi digital yang bergulir membesar seperti bola salju tampaknya akan beriringan atau bahkan mungkin akan menggantikan ekonomi fisik. Hal tersebut sepertinya belum terdapat konsensus internasional untuk memajakinya yang tentunya akan menjadi menarik untuk melihat ke arah mana perkembangannya.

Advertisements

2 Comments

Filed under Belajar, Pajak Internasional, PPh

2 responses to “Pajak International, sebuah perspektif

  1. tulisan yang menarik, mas ramzil. jadi apa yang bisa dilakukan selain menunggu dan melihat perkembangannya? di mana peran lembaga multinasional dan kompetisi sekaligus kerjas ama antar negara?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s