Logika Penalaran dan Penafsiran Pajak

Diskursus dan Metode - Pajak

Pendahuluan

Hari ini saya baru saja membaca buku terjemahan karya filsuf, ahli sains dan ahli matematika dari Prancis René Descartes dengan judul Diskursus dan Metode, Mencari Kebenaran dalam Ilmu-Ilmu Pengetahuan.

Layaknya sebuah buku tentang filsafat (yang saya masih sangat awam terhadap bidang ilmu ini), buku ini merupakan hasil pemikiran yang sangat mendalam dari sang Bapak Filsuf Modern. Pengalamannya yang sudah melanglang ke banyak negara menunjukkan pemahamannya akan perbedaan adat istiadat yang kemudian dihubungkan dengan logika nalar. Berikut adalah kutipan yang menarik menurut saya terkait hal tersebut:
…banyak manfaatnya mengenal adat istiadat pelbagai bangsa, agar kita dapat menilai budaya kita sendiri secara lebih wajar, dan agar kita tidak beranggapan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan kita adalah konyol atau berlawanan dengan nalar, seperti anggapan orang-orang yang tidak pernah mengenal negeri lain. Namun, bila terlalu banyak waktu digunakan untuk berkelana, seseorang akan menjadi asing di negerinya sendiri, dan bila terlalu asyik mempelajari hal-hal yang menjadi kebiasaan masa lalu, ia akan menjadi asing terhadap kebiasaan zamannya sendiri.

Namun, yang menjadi kekuatan karya ini adalah tentang kaidah pokok metode Penalaran. Descartes, menggariskan metode ilmiah dengan penalaran yang hati-hati dengan tahapan sebagai berikut:
Pertama, tidak pernah menerima apapun sebagai benar kecuali jika saya tidak mengetahuinya secara jelas bahwa hal itu memang benar; artinya menghindari secara hati-hati pengumpulan terlalu cepat dan prasangka; dan tidak memasukkan apa pun dalam pandangan saya kecuali apa yang tampil amat jelas dan gamblang di dalam nalar saya, sehingga tidak akan ada kesempatan untuk meragukannya.
Kedua, memilah satu persatu kesulitan yang akan saya telaah menjadi bagian-bagian kecil sebanyak mungkin atau sejumlah yang diperlukan, untuk lebih memudahkan penyelesaiannya.
Ketiga, berpikir secara runtut, mulai dari obyek-obyek yang paling sederhana dan paling mudah dikenali, lalu meningkat setahap demi setahap sampai ke masalah yang paling rumit, dan bahkan dengan menata dalam urutan obyek-obyek yang secara alamiah tidak beraturan.
Terakhir, dimana-mana membuat perincian yang selengkap mungkin dan pemeriksaan yang demikian menyeluruh sampai saya yakin bahwa tidak ada yang terlupakan.

Penalaran Pajak

Metode tersebut dapat kita terapkan pada pajak. Misalnya kita ingin mengetahui tentang “hybrid instrument” dalam konteks perpajakan domestik dan internasional. Langkah pertama yang kita terapkan adalah dengan berhati-hati mengumpulkan data dan informasi dari sumber yang relevan dan dapat dipercaya. Informasi tersebut haruslah diteliti secara mendalam sehingga secara nalar dapat dipercaya. Dengan langkah tersebut, maka akan didapati banyak informasi tentang konsepsi “hybrid“, “hybrid entities“, “hybrid instruments“, serta perspektif aturan hukum pajak berbagai negara yang berbeda sebagai penyebab adanya “hybrid” ini. Oleh karena itu, maka langkah selanjutnya adalah dengan membagi informasi yang didapat serta permasalahan-permasalahannya dalam bagian-bagian kecil. Pemisahan dan lokalisasi ide dan permasalahan tersebut akan membantu dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Selanjutnya, langkah yang diambil adalah dengan menyelesaikan masalah dari yang paling sederhana secara bertahap menuju permasalahan yang semakin kompleks dan kemudian menata urutan-urutan konsepsi dan permasalahan menjadi lebih terstruktur dan sistematis sehingga didapatkan gambaran secara lebih utuh dan tidak terpecah-pecah. Langkah terakhir adalah membuat rincian dalam setiap tahap dan melakukan pengecekan ulang akan kebenaran penalaran.

Penafsiran Pajak

Dalam konteks pajak domestik, Ahli hukum pajak Profesor R. Santoso Brotodihardjo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak menyebutkan bahwa penafsiran hukum dapat terdiri dari:
  1. Penafsiran menurut ilmu tata bahasa
  2. Penafsiran menurut sejarah terjadinya hukum
  3. Penafsiran menurut sejarah terjadinya Undang-Undang
  4. Penafsiran secara sistematis
  5. Penafsiran secara sosiologis
  6. Penafsiran menurut analogi
  7. Penemuan hukum

Pertanyaannya, apakah penalaran pajak sama dengan penafsiran pajak?

Dalam konteks pajak internasional, untuk memahami maksud suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), terdapat penafsiran berdasarkan pilihan static atau ambulatory.

Pertanyaannya, apakah penalaran pajak sama dengan penafsiran pajak?

Simpulan

Sepertinya kita harus kembali lagi pada metode tadi untuk menjawab pertanyaan yang diungkapkan dan menyelesaikan masalah yang ada secara ilmiah.

Leave a comment

Filed under Belajar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s