Tinjauan atas Norma Penghitungan Penghasilan Neto

I. Pendahuluan

Isu yang sudah sejak lama tentang penghitungan norma untuk Wajib Pajak yang tidak pernah berubah sejak tahun 2000 telah ditepis dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2015 (“PER-17”) tanggal 10 April 2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang mulai berlaku pada tahun pajak 2016. Dengan akan diberlakukannya PER-17 tersebut, maka praktis penghitungan pajak akan berubah tahun depan dengan adanya beberapa perubahan penting atas aturan sebelumnya.

Tulisan ini akan membahas mengenai pokok-pokok dari PER-17 dikaitkan dengan peraturan sebelumnya dan peraturan terkait lainnya.

II. Bahasan
Dalam konsideransnya, PER-17 mempertimbangkan dua hal sebagai berikut:

  1. Telah berubahnya aturan tentang Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
  2. Perlunya peraturan pelaksanaan atas Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5) UU PPh.

II.1 Perubahan Aturan KLU dan Aturan Norma
Sebagaimana kita ketahui, aturan tentang KLU sebelum tahun 2001 diatur dengan KEP-1444/PJ.24/1993 dan pada tahun 2003 diubah dengan KEP-34/PJ/2003 sehingga praktis untuk tahun 2003 sampai dengan 2015 pengklasifikasian norma didasarkan pada KLU tahun 2003. Hal tersebut menimbulkan terjadinya perbedaan atas pengklasifikasian jenis usaha wajib pajak berdasarkan KLU dengan berdasarkan norma. Sebagai contoh Peternakan dengan kode 13000 pada daftar norma sedangkan pada KLU dengan kode golongan 012 dan bukan 013.

Pada tahun 2012 diterbitkan aturan tentang KLU dengan KEP-233/PJ/2012 Jo. KEP-321/PJ/2012 sehingga daftar KLU menjadi berubah. Sementara itu, aturan tentang norma tetap didasarkan pada KEP-536 tahun 2000 sehingga terjadi lagi perubahan yang menimbulkan perbedaan terhadap penerapan norma. Sebagai contoh, Peternakan menjadi kode golongan 014 pada aturan KLU yang baru.

Dengan diterbitkannya PER-17, maka akan terjadi kesesuaian antara KLU dengan kode pada norma sehingga penerapan norma dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Sebagai contoh, kode Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong adalah sama antara KLU dengan norma yaitu 01411.

Berikut adalah ikhtisar atas perubahan aturan KLU dan aturan Norma

  Sebelum 2001 Mulai 2001 Mulai 2016
Aturan Norma KEP-01 dan KEP-02 Tahun 1991 KEP-536 Tahun 2000 PER-17 Tahun 2015
Aturan KLU KEP – 1444 Tahun 1993 KEP-34 Tahun 2003 KEP-233 Jo KEP-321 Tahun 2012

II.2 Aturan Pelaksanaan Pasal 14 UU PPh

Hal yang menarik berikutnya adalah dengan adanya PER-17, pengaturan terhadap norma menjadi lebih jelas baik untuk yang digunakan dalam kondisi normal maupun dalam hal Wajib Pajak yang dikenai sanksi akibat ketidakpatuhan dalam pembukuan/pencatatan.

II.2.1 Penggunaan norma

      a. Kepastian Penyempurnaan

Dasar penggunaan norma adalah Pasal 14 UU PPh dimana disebutkan bahwa norma penghitungan penghasilan neto digunakan untuk menentukan penghasilan neto dan dibuat dan disempurnakan secara terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.[1] Selama 15 tahun dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2015, praktis penentuan penghasilan neto dengan menggunakan norma hanya diatur oleh KEP-536 tahun 2000. Secara faktual, tentunya dinamika bisnis dan ekonomi telah banyak berubah dalam jangka waktu tersebut sehingga diperlukan norma yang selalu disempurnakan yang disesuaikan dengan perubahan zaman.

Dengan terbitnya PER-17, maka kepastian penyempurnaan norma sebagai dasar penghitungan penghasilan neto dapat tercapai. Hal tersebut didukung lagi dengan fakta bahwa PER-17 juga sudah disesuaikan dengan aturan tentang KLU.

      b. Batasan Penggunaan Norma

Dimulai tahun 2001, batasan untuk dibolehkannya WP Orang Pribadi untuk menggunakan norma adalah peredaran usaha yang kurang dari Rp 600 juta dalam setahun yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2000. Hal tersebut kemudian diatur dalam KEP-536 dengan jumlah batasan yang sama. Dengan terdapatnya perubahan UU PPh yang mulai berlaku tahun 2009 dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, maka batasan tersebut dinaikkan menjadi Rp 4,8 miliar. Sementara itu, peraturan pelaksanaan dalam KEP-536 masih mencantumkan batasan sebesar Rp 600 juta. Dengan adanya PER-17 ini, maka hal tersebut menjadi jelas sehingga batasan pasal 14 ayat (2) UU PPh dengan peraturan pelaksanaan penggunaan norma menjadi sama.

II.2.2 Ketidakpatuhan dalam pembukuan/pencatatan
a.
Besaran Persentase Norma tersendiri dalam penerapan Pasal 28 dan 29 UU KUP

Hal yang menarik dalam PER-17 yang baru adalah diaturnya norma tersendiri bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 (penyelenggaraan pembukuan/pencatatan) dan Pasal 29 (kewajiban menunjukkan/meminjamkan pembukuan/pencatatan) sesuai UU KUP. Selama ini, dengan KEP-536, persentase norma bagi WP OP yang tidak menjalankan kewajiban Pasal 28 dan 29 sama. Dengan PER-17 sebagaimana pada lampiran II, besaran persentasenya berbeda. Persentase norma bagi WP yang tidak patuh atas kewajiban pasal 28 dan 29 menjadi lebih besar. Sebagai contoh, norma untuk WP yang melakukan usaha perdagangan eceran pakaian dengan kode 47711 adalah 30 persen untuk 10 ibukota propinsi. Sementara itu bagi WP yang tidak memenuhi kewajiban pasal 28 dan/atau 29, besaran persentase menjadi 36 persen.

      b. Norma untuk WP Badan

Mulai tahun 1991, dengan KEP-01 dan KEP-02, maka penerapan norma atas wajib pajak badan dalam hal tidak memenuhi kewajiban pasal 28 dan 29 dapat dilakukan. Hal tersebut difasilitasi dengan dibuatnya daftar norma tersendiri untuk WP Badan tersebut dalam lampiran KEP-01 dan KEP-02.

Sejak tahun 2001, dengan diterapkannya KEP-536, maka dalam hal WP Badan tidak memenuhi kewajiban pasal 28 dan/atau 29, penerapan norma menjadi suatu perdebatan. Hal tersebut terjadi karena pada KEP-536 disebutkan bahwa penggunaan norma dalam hal kewajiban pembukuan tidak terpenuhi adalah untuk (1) WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang melewati batasan peredaran bruto, (2) WPOP yang memilih melakukan pembukuan, dan (3) WPOP yang dianggap memilih pembukuan. Dengan demikian, penggunaan norma dalam KEP-536 untuk menetapkan surat ketetapan pajak sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf d UU KUP menjadi relatif sulit. Namun, melihat aturan yang lebih tinggi, dalam hal ini UU No. 17 Tahun 2000 pada pasal 14 ayat (5) disebutkan bahwa penggunaan norma dalam penghitungan penghasilan dalam hal kewajiban pasal 28 dan/atau 29 dipenuhi dilakukan juga untuk WP yang melakukan pembukuan yang dalam hal ini tentunya WP Badan.

Dalam PER-17, penerapan pasal 14 ayat (5) tersebut menjadi jelas dengan pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terhadap Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ternyata Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Hal tersebut difasilitasi dengan adanya norma tersendiri khusus bagi WP Badan pada lampiran III PER-17 dengan besaran persentase yang lebih besar daripada besaran norma bagi WP OP yang juga tidak melakukan kewajiban Pasal 28 dan/atau 29 pada Lampiran II.

III. Simpulan

Terbitnya PER-17 ini membuat penerapan Pasal 14 UU PPh dapat lebih mudah dan tercapainya kepastian hukum. Perubahan besaran norma merupakan penerapan atas pasal 14 ayat (1) UU PPh. Penyesuaian besaran batasan peredaran usaha untuk penggunaan norma menyinkronkan dengan Pasal 14 ayat (2) UU PPh. Penegasan tentang digunakannya norma dalam penerbitan SKP terhadap WP Badan merupakan penerapan atas Pasal 14 ayat (5).

[1] Pasal 14 ayat (1) UU PPh.

Leave a comment

Filed under Belajar, PPh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s