Pengaruh Undang-Undang Pajak Negara Lain terhadap Pajak di Indonesia – Sebuah Cerita

Suatu hari, setelah selesai acara perkuliahan intensif, pengajar kami yaitu Profesor H. David Rosenbloom yang datang dari New York University School of Law bertanya tentang asal negara kami. Saya menjawab bahwa saya dan teman saya  berasal dari Indonesia. Beliau sangat tertarik dan dia bercerita bahwa dia pernah ke Indonesia pada tahun 1980-an bersama dengan tim dari Harvard. Mereka selama 6 minggu menginap di hotel Borobudur di Jakarta untuk membantu mendesain pembuatan Undang-Undang Pajak Indonesia. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa di Indonesia bertemu dengan tokoh keuangan waktu itu yang nama-namanya sangat familiar di telinga saya yaitu Bapak Ali Wardana, Bapak Radius Prawiro dan Bapak Salamun A T. Beliau juga menyatakan bahwa mereka berkesempatan untuk menikmati sendratari Ramayana di Candi Prambanan. Suatu hal yang sangat saya  kagumi dari beliau bahwa ingatan beliau sangat kuat padahal sudah sejak lama tidak berhubungan lagi dengan Indonesia.

Saya kemudian bertanya-tanya, apakah benar bahwa Undang-Undang (UU) Pajak Indonesia dipengaruhi oleh UU negara lain, yang dalam hal ini pada awalnya adalah UU pajak Amerika?

Yang saya ketahui bahwa reformasi pajak di Indonesia terjadi ketika disahkannya UU KUP, PPh dan PPN yang mulai berlaku pada tahun 1984. Dengan mulai berlakunya UU tersebut, maka era official assessment system beralih menjadi self assessment system. Untuk sedikit menjawab pertanyaan diatas, maka kita bisa membandingkan antara UU Pajak AS dan Indonesia. Karena keterbatasan ruang, maka hanya dibahas mengenai penghasilan.
UU Pajak AS pada section 61 mendefinisikan penghasilan kotor (gross income) sebagai berikut:

“…Except as otherwise provided in this subtitle, gross income means all income from whatever source derived, including (but not limited to) the following items:
(1) Compensation for services, including fees, commissions, fringe benefits, and similar items;
(2) Gross income derived from business;
(3) Gains derived from dealings in property;
(4) Interest;
(5) Rents;
(6) Royalties;
(7) Dividends;
(8) Alimony and separate maintenance payments;
(9) Annuities;
(10) Income from life insurance and endowment contracts;
(11) Pensions;
(12) Income from discharge of indebtedness;
(13) Distributive share of partnership gross income;
(14) Income in respect of a decedent; and
(15) Income from an interest in an estate or trust.”

Pasal UU AS tersebut mirip dengan Pasal 4 UU PPh 1984 sebagai berikut:

“Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya :
  1. Gaji, upah, komisi, bonus atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan;
  2. honorarium, hadiah undian dan penghargaan;
  3. laba bruto usaha;
  4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi;
  5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya;
  6. bunga;
  7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan oleh perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi pengurus dan pengembalian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada anggota;
  8. royalti;
  9. sewa dari harta;
  10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  11. keuntungan karena pembebasan utang.”
 

Melihat pada kedua pasal tersebut terdapat kemiripan bahwa pajak dikenakan atas penghasilan dari sumber manapun/apapun. Daftar penghasilan yang dicantumkan sebagai contoh sama-sama bersifat illustrative dan bukan restrictive sehingga penghasilan yang tidak terdapat pada daftar tersebut apabila memenuhi kriteria penghasilan maka merupakan objek pajak. Daftar tersebut juga mirip dengan pengecualian terdapat beberapa objek yang belum terlalu familiar di Indonesia seperti Income in respect of a decedent (bagian dari penghasilan orang meninggal yang sebelum meninggal belum diterima), Alimony (pembayaran tunjangan setelah perceraian) ataupun bentuk estate/trust. Selain definisi penghasilan tersebut, terdapat kesamaan dengan UU Pajak Indonesia yaitu UU Pajak AS mengenal adanya Penghasilan Neto (Adjusted Gross Income – IRC §62) dan penghasilan kena pajak (Taxable Income – IRC §63).

Berdasarkan pembandingan diatas, ternyata terdapat kemiripan antara UU Pajak AS dengan UU Pajak Indonesia. Hanya saja, UU Pajak Indonesia di desain untuk lebih mendekati kepada kebutuhan dalam negeri Indonesia. Terdapat banyak faktor yang berpengaruh yang menyebabkan perbedaan seperti sistem hukum, sistem pemerintahan, tingkat ekonomi, dan sebagainya sehingga UU Pajak Indonesia didesain sesuai kebutuhan.

Pada perkembangan lanjutannya, UU Pajak Indonesia mendapat pengaruh dari UU Pajak negara lainnya. UU PPh telah berubah sebanyak 4 (empat) kali yang terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Pembahasan pengaruh UU Pajak negara lainnya diluar bahasan tulisan ini.

Leave a comment

Filed under Pajak Internasional, PPh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s