Pajak atas Kompensasi Opsi Saham Karyawan

I. Pendahuluan

Kompensasi kinerja karyawan dalam bentuk opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada waktu tertentu dengan harga tertentu merupakan suatu hal yang jamak dewasa ini. Terdapat banyak argumen yang mendukung pemberian opsi saham tersebut. Dari sisi manajemen, imbalan tersebut yang diberikan kepada baik kepada top level management maupun kepada karyawan merupakan suatu insentif bagi mereka untuk memajukan perusahaan.

Dari sisi pajak, terdapat permasalahan mengenai perlakuan pajak atas imbalan tersebut. Berdasarkan kajian dari OECD Tax Policy Studies tahun 2005 dengan tema The Taxation of Employee Stock Options, terdapat empat isu yang berkembang mengenai ESOP. Yang pertama adalah kualifikasi penghasilan (penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau penghasilan dari modal), jenis pajak yang dikenakan (Pajak Penghasilan, Pajak atas Capital Gain, atau Kontribusi Jaminan Sosial), saat pemajakan (pemberikan, pelaksanaan atau pelepasan saham), dan perlakuan pada tingkat pemberi (apakah bisa mengurangi penghasilan atau tidak).⁠1

Tulisan ini akan membahas isu-isu tersebut berkaitan dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia, dan tulisan ini dibatasi hanya untuk membahas hanya perlakuan atas pajak domestik dengan tidak membahas mengenai isu-isu opsi saham dalam konteks pajak internasional. Perlakuan pajak negara lain terhadap ESOP diberikan hanya sebagai tambahan informasi sebagai gambaran singkat praktik pajak negara lain.

 

II. Bahasan

Sebelum membahas ketentuan ESOP di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa banyak negara yang mengatur ketentuan pajak terhadap ESOP. Sebagai bahan perbandingan, berikut adalah perlakuan pajak beberapa negara terhadap ESOP:

No Negara Jenis Penghasilan Jenis Pajak Saat Pemajakan Kontribusi Sosial Wajib (SSC)
1 Australia Ordinary Income PPh Pemberian – standar Tidak Ada – sudah ada Medicare Levy
Exercise / Pemberian – Konsesi Tidak Ada – sudah ada Medicare Levy
2 Denmark Ordinary Income – Standard PPh Exercise – Standar SSC Biasa
Capital Gain – Konsesi Capital Gain Cap. Gain Tax – Konsesi Tidak Ada
3 Rep. Ceko Ordinary Income PPh Pemberian SSC Biasa
4 Jepang Ordinary Income PPh Exercise Tidak Ada
5 Amerika Ordinary Income – Nonqualified Stock options PPh Exercise SSC Biasa
Capital Gain – Incentive Stock Option Capital Gain Pelepasan saham Tidak Ada
Employee Stock Purchase Plan Capital Gain Pelepasan saham Tidak Ada

Sumber: OECD, The Taxation of Employee Stock Options, 2005

 

II.1 Apakah pemberian opsi saham merupakan Penghasilan?

Pemberian imbalan berupa opsi saham biasanya diberikan kepada karyawan ataupun eksekutif yang sudah memenuhi syarat tertentu dengan kesempatan karyawan untuk memperoleh saham biasanya dibawah harga wajar saham.

Apabila kita dasarkan kepada pasal 4 ayat 1 UU PPh, kompensasi berupa opsi saham merupakan penghasilan karena merupakan tambahan kemampuan ekonomis. Hal tersebut didasarkan kepada jumlah yang dibayarkan oleh karyawan lebih rendah daripada nilai yang didapat oleh karyawan (harga pasar > harga beli). Selisih tersebut merupakan tambahan yang bisa di nilai secara ekonomis dengan ukuran moneter. Selanjutnya, tambahan ekonomisi tersebut merupakan tambahan harta karyawan walaupun secara faktual belum terealisir. Tambahan lagi, sumber penghasilan tidaklah terlalu menjadi soal disini karena imbalan tersebut berasal dari dalam negeri. Dengan demikian, kompensasi berupa opsi saham merupakan objek PPh sesuai pasal 4 ayat 1.

Lebih lanjut, apabila kita bandingkan dari dua sisi yaitu pemberi dan penerima, disatu sisi pihak pemberi yaitu perusahaan mengakui adanya biaya atas kompensasi opsi saham tersebut. Sementara disisi lain karyawan sebagai si penerima mendapatkan penghasilan. Dengan diakuinya biaya oleh perusahaan, hal tersebut mengurangi laba kena pajak perusahaan. Apabila di sisi karyawan tidak diakui sebagai penghasilan, maka tax incident tidak ditanggung oleh siapapun baik oleh pemberi maupun penerima, padahal selisih antara harga pelaksanaan dengan harga wajar memenuhi kriteria tambahan ekonomis sebagaimana dimaksud pada pasal 4(1). Hal itu tentunya tidak netral dari sisi kebijakan pajak. Oleh karena itu, berdasarkan definisi penghasilan pada pasal 4 ayat 1 cukup untuk menjustifikasi bahwa imbalan ini merupakan penghasilan.

 

II.2 Jenis Penghasilan

Permasalahan selanjutnya mengenai pemberian opsi saham adalah klasifikasi penghasilan apakah pemberian ini masuk ke dalam kategori penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau merupakan penghasilan dari modal.

Secara umum, pemberikan opsi saham diberikan kepada karyawan ataupun eksekutif yang sedang menjalankan perusahaan. Pemberian tersebut berdasarkan tujuannya merupakan imbalan agar tujuan manajer sejalan dengan pemilik perusahaan,⁠2 membantu perusahaan baru menggantikan gaji untuk mengurangi pengeluaran kas,⁠3 dan rekrutmen dan menjaga karyawan tetap berada di perusahaan.

Apabila kita mendasarkan pada tujuan diberikannya opsi saham tersebut, dan juga pihak yang diberikan opsi saham, maka hubungan yang lebih dekat mengenai karakterisasi jenis penghasilannya adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.

Akan tetapi, di lain pihak, ketika yang menjadi dasar pemajakan atas opsi saham adalah saat saham dialihkan/dijual oleh karyawan kepada pihak lain, maka jenis penghasilan yang sesuai adalah penghasilan dari modal.

 

II.3 Jenis Pajak yang dikenakan

Berbeda dengan negara lain yang mengenal adanya pajak tersendiri atas penghasilan, capital gain, dan kontribusi sosial wajib, maka di Indonesia pengenaan pajak tersebut tidak menjadi masalah. Hal ini terjadi karena capital gain merupakan objek pajak penghasilan yang penghitungannya digabung dengan jenis penghasilan lainnya. Selain itu Indonesia juga tidak mengenal adanya pajak tambahan berupa kontribusi sosial wajib seperti negara-negara OECD.

Sebagai kelanjutan dari penentuan jenis penghasilan, apabila penghasilan dikategorikan sebagai penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, maka pengenaan pajak yang sesuai adalah penghasilan. Dalam hal ini adalah pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja ketika penghasilan terutang dan penghitungan ulang oleh karyawan dalam SPT Tahunan dan pengkreditan PPh yang sudah dipotong oleh pemberi kerja.

Apabila pajak yang dikenakan terhadap penghasilan tersebut adakah pajak atas capital gain, maka pada saat penghasilan timbul belum terutang, akan tetapi baru terutang ketika terjadi peralihan kepemilikan kepada pihak lain.

 

II.4 Saat Pemajakan

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, harus dipilah terlebih dahulu kejadian-kejadian dalam pemberian hak opsi saham kepada karyawan. Pertama, ketika hak opsi saham diberikan. Kedua, ketika karyawan memenuhi syarat untuk memenuhi opsi saham, akan tetapi karyawan belum menggunakan haknya. Ketiga, ketika karyawan menggunakan haknya untuk membeli saham sejumlah tertentu. Keempat, periode ketika karyawan memindahkan kepemilikan saham tersebut kepada pihak lain.

Keempat periode ini merupakan fakta-faktu masalah timing yang tentunya sangat berperan dalam menentukan perlakuan pajak atas imbalan ini. Berikut akan dibahas kemungkinan perlakuan atas saat-saat tersebut.

Saat pertama ketika hak opsi diberikan belum ada penghasilan yang timbul karena terdapat saat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh karyawan agar dia dapat menggunakan haknya. Saat kedua, ketika hak opsi saham diberikan, dan karyawan belum menggunakan haknya, maka belum ada penghasilan yang muncul. Belum ada realisasi yang dilakukan dan belum ada gain yang timbul karena belum adanya transaksi.

Saat ketiga, ketika karyawan menggunakan haknya, maka terdapat beberapa pendapat. Rachmanto Surachmat dalam buku Bunga Rampai Perpajakan halaman 98 menyebutkan bahwa ketika opsi saham dilaksanakan, belum terdapat penghasilan karena penghasilan tersebut belum terealisasi. Ketika saham tersebut dijual, maka barulah penghasilan terealisasi, dan perlakuannya adalah apabila saham tersebut terdaftar di bursa, maka PPh Pasal 4 ayat 2 yang terutang, sementara apabila saham tersebut tidak terdaftar di bursa, maka PPh pasal 17-lah yang terutang.

Dari pendapat ini, maka pada saat kejadian pertama yaitu ketika hak opsi saham diberikan, dan karyawan belum melaksanakan haknya, maka penghasilan belum terhimpun, dan belum memicu perlakuan pajak. Akan tetapi ketika terjadi realisasi, maka event pajak muncul, dan pajak dikenakan.

Dilain pihak, terdapat argumen lain bahwa ketika opsi saham dilaksanakan, maka sebenarnya selisih antara nilai wajar saham dengan nilai opsi yang digunakan oleh karyawan merupakan penghasilan dalam bentuk gain (tidak terdapat kemungkinan loss disini karena karyawan tidak mungkin akan menggunakan haknya apabila harga beli dengan menggunakan opsi lebih mahal daripada harga beli di pasar). Mengacu kepada definisi Pasal 4 ayat 1 yang dibahas pada bagian II.2, maka sangat mungkin untuk mengkarakterisasi gain tersebut menjadi penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang akan berimplikasi kepada dilakukannya pemotongan PPh Pasal 21/26.

Saat keempat, yaitu ketika karyawan melakukan pengalihan atas saham yang dimilikinya, maka tidak ada keraguan lagi bahwa saat tersebut sudah timbul penghasilan atas penjualan saham tersebut. Pengenaan atas penjualan saham di bursa diatur di Pasal 4 ayat 2, sementara untuk penjualan saham yang tidak terdaftar di bursa mengacu kepada objek PPh biasa yang dikenai tarif sesuai pasal 17.

 

II.5 Aturan

SE – 13/PJ.43/1999 yang merupakan perlakuan atas subjek pajak dalam negeri yang memperoleh opsi atas saham yang terdaftar di luar negeri. Dalam SE ini disebutkan bahwa ‘selisih antara harga pasar dengan harga tertentu yang lebih rendah dari harga pasar adalah merupakan potongan harga perolehan saham’. Tidak dijelaskan perlakuan atas selisih ini.

Lebih lanjut, SE ini menegaskan bahwa penghasilan yang diperoleh pemegang saham dapat berupa dividen/capital gain. Apabila dijual lebih tinggi daripada harga beli, maka merupakan capital gain.

Selanjutnya, terdapat S-09/PJ.312/2002 yang menyatakan bahwa ketika karyawan menggunakan haknya, maka selisih antara nilai pasar dengan nilai pelaksanaan merupakan imbalan sehubungan dengan pekerjaan sehingga dipotong PPh Pasal 21/26. Ketika karyawan mengalihkan saham tersebut, maka selisih antara nilai pengalihan dengan nilai pasar ketika karyawan melaksanakan haknya merupakan penghasilan sehubungan dengan pengalihan harta yang masuk katagori Pasal 17.

Pertanyaan yang timbul sehubungan dengan aturan ini yang pertama adalah aturan ESOP yang diatur merupakan ESOP yang diberikan oleh suatu perusahaan di luar negeri yang telah menjual sahamnya di bursa efek di luar negeri, kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri tersebut.⁠4 Sehingga, muncul pertanyaan apakah aturan ini dapat dijadikan sebagai analogi atas perlakuan ESOP perusahaan di dalam negeri.

Permasalahan kedua adalah aturan-aturan tersebut berbentuk Surat Edaran Dirjen Pajak dan Surat Dirjen Pajak yang menjadi pertanyaan untuk dapat dijadikan dasar untuk pedoman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berkaitan dengan ESOP yang tidak berkaitan dengan perusahaan luar negeri yang terdaftar di bursa luar negeri tersebut.

 

III. Simpulan

Terdapat urgensi untuk perlunya aturan yang mengatur pengkarakterisasian penghasilan atas ESOP dan perlakuan perpajakannya. Pilihan-pilihan atas perlakuan atas imbalan ESOP tersebut dapat didasarkan atas praktik pajak di negara lain maupun atas penelitian yang sudah pernah dilakukan.


1 OECD, The Taxation of Employee Stock Options, 2005, 12.
2 Ibid 10.
3 Ibid.
4 SE-13/PJ.43/1999.

Daftar Pustaka:

Rachmanto Surahmat, Bunga Rampai Perpajakan (Salemba Empat, 2007)

OECD, The Taxation of Employee Stock Options (OECD, 2005)

Arief Endika Sulistyanto Putro, Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Employee Stock Option Plan (ESOP) (Thesis, Universitas Indonesia, 2009). Dapat diakses di http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136478-T%2028304-Perlakuan%20pajak-full%20text.pdf

Gede Yuana Bundariawan, Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Kompensasi Opsi Saham Untuk Karyawan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (Thesis, Universitas Indonesia, 2007). Dapat diakses di http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/117159-T%2024509%20Analisis%20perlakuan–%20HA.pdf

 

 

Leave a comment

Filed under Pajak Internasional, PPh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s