Pajak Atas Penghasilan, Sebuah Perbandingan Indonesia dan Australia

I. Pendahuluan

Memahami sistem perpajakan domestik belumlah lengkap tanpa mengetahui sistem perpajakan negara lain. Apa yang ada dalam sistem pajak suatu negara merupakan suatu proses panjang yang melibatkan unsur politik, ekonomi, dan sistem nilai dari negara tersebut. Oleh karena itu apabila sistem perpajakan domestik hanya dilihat dari sudut pandang pelaku penerapan praktik perpajakan itu sendiri, maka pemahaman yang didapat sangatlah terbatas karena sistem perpajakan itu terbatas atas pengalaman dari negara itu.

Sementara itu, negara-negara lain di dunia juga memiliki sistem perpajakan yang tercerminkan dalam hukum positif yang berlaku di negaranya. Sistem tersebut terkadang memiliki kesamaan, namun juga kadang memiliki banyak perbedaan dengan sistem perpajakan negara lain. Setiap negara tersebut mempunyai pengalaman yang berbeda terhadap perilaku bisnis yang berimplikasi kepada pajak yang pada akhirnya akan tercakup dalam regulasi yang diterapkan negara bersangkutan.

Perbandingan suatu sistem pajak diperlukan agar sistem pajak dalam negeri mendapatkan suatu pengayaan atas praktik dan pengalaman negara lain. Suatu pengalaman buruk negara lain atas suatu tax avoidance misalnya, tidak harus dialami negara itu sendiri terlebih dahulu sebelum diatur oleh aturan yang berlaku. Akan tetapi dengan adanya pengalaman dari negara lain tersebut, maka antisipasi dapat segera dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari penghindaran pajak tersebut terhadap ketahanan penerimaan pajak dalam negeri.

Selain fungsi pencegahan, praktik perpajakan negara lain sangat membantu perkembangan sistem perpajakan dalam negeri dalam hal terdapat perkembangan terbaru dalam dunia bisnis dan usaha. Negara-negara maju di dunia relatif mempunyai sistem ekonomi yang lebih maju yang semuanya telah ditetapkan mengenai kewajiban perpajakannya. Sebagai contoh, munculnya instrumen-instrumen keuangan yang baru dan relatif kompleks sebenarnya telah diatur oleh beberapa negara dengan penerapan atas aturan Taxation on Financial Arrangement (TOFA). Dengan belajar pada aturan yang telah dipraktikkan negara-negara tersebut, maka peraturan yang sama atau lebih baik dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan negara kita.

Mengingat pentingnya pemahaman atas sistem perpajakan yang berbeda baik karena perbedaan sistem negara dan kemajuan ekonomi dan bisnis, maka tulisan ini akan membahas secara singkat tentang perbandingan antara Pajak Penghasilan (PPh) antara Indonesia dengan Australia. Tulisan ini dibatasi untuk tidak menjelaskan jenis pajak lain, dan juga tidak menjelaskan secara detil praktik perpajakan kedua negara dikarenakan terbatasnya waktu dan ruang penulisan.

II. Bahasan
II.1 Penghasilan dan Biaya

PPh merupakan pajak atas penghasilan yang secara umum diterapkan oleh mayoritas negara-negara di dunia tidak terkecuali Indonesia dan Australia. Secara sederhana, jenis pajak ini diterapkan kepada penerima penghasilan baik itu yang menerima adalah individu atau suatu badan usaha.  Jenis pajak ini dapat diterapkan atas penghasilan bruto atau juga bisa diterapkan atas penghasilan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan atau yang lazim dikenal dengan laba.

II.1.1. Definisi dan cakupan penghasilan

UU PPh Indonesia mendefinisikan penghasilan secara luas dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,…”

Dari definisi tersebut, penghasilan mencakup definisi yang sangat luas yaitu tambahan kemampuan ekonomis dari sumber manapun, baik sudah diterima ataupun baru diperoleh, diterima/diperoleh dengan cara apapun, dan dengan atribusi nama apapun dalam bentuk apapun.

Berbeda dengan Indonesia, Australia mempunyai definisi penghasilan yang sangat berbeda. Karena sistem hukum yang dianut adalah common law, maka pendefinisian penghasilan tergantung kepada putusan-putusan hakim terdahulu atas suatu kasus sengketa pajak di pengadilan. Dengan demikian, terdapat banyak jenis penghasilan yang harus dilihat dulu berdasarkan kasus sebelumnya untuk menentukan apakah suatu tambahan kemampuan ekonomis tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Di Australia, walaupun banyak penambahan pada UU Pajak mengenai penghasilan yang dikenakan pajak yang dikenal dengan nama Statutory income, akan tetapi mayoritas penghasilan untuk penghitungan pajak didasarkan kepada penghasilan menurut Ordinary Concept (Ordinary Income) yang berdasarkan pada putusan hakim.⁠1

Meskipun tidak ada pembagian yang disetujui bersama mengenai penentuan penghasilan yang merupakan objek pajak. Akan tetapi, pembagian menurut RW Parsons sebagaimana dikutip dalam buku Income Taxation, Commentary and Analysis⁠2 mengungkapkan bahwa elemen terpenting dari penghasilan adalah gain yang terdiri dari lima kategori yaitu:

1. Imbalan atas jasa

2. Keuntungan menjalankan usaha

3. Pengembalian keuntungan dari property

4. Penerimaan dalam bentuk kompensasi penghasilan atau pengurangan yang diperbolehkan, dan

5. Penerimaan uang secara periodik

Dengan perbedaan tersebut, untuk menentukan apakah suatu jenis penghasilan itu adalah objek pajak di Indonesia yang merupakan negara civil law adalah hanya dengan mendasarkan pada ketentuan UU Pajak dan peraturan pelaksanaannya. Sementara di Australia untuk menentukan suatu jenis penghasilan perlu melihat kepada ketentuan UU Pajak (Statutory) dan juga pertimbangan hakim atas kasus yang pernah terjadi sebelumnya (Ordinary).

II.1.2. Definisi dan cakupan biaya

Di Indonesia, biaya dibagi menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. Penentuan biaya yang dapat dikurangkan diatur di Pasal 6 UU PPh dimana suatu pengeluaran dapat dibiayakan apabila memenuhi persyaratan bahwa biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan. Pasal tersebut juga membuat daftar biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan sesuai dengan kelaziman.

Sementara itu, UU PPh Pasal 9 mengatur pengeluaran apa saja yang tidak boleh dibiayakan. Terdapat daftar yang tidak dapat dibiayakan yaitu:⁠3

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang- undangan di bidang perpajakan…”

Sama seperti Indonesia, untuk ketentuan biaya yang dikurangkan, Australia memperbolehkan untuk mengurangkan biaya dari penghasilan berdasarkan s 8-1 ITAA 1997 yang memenuhi ketentuan s 8-1(1) bahwa biaya dapat dikurangkan selama biaya tersebut dikeluarkan untuk memperoleh/memproduksi penghasilan atau biaya tersebut dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak.

Sementara itu, terdapat juga biaya-biaya yang tidak diperbolehkan untuk dikurangkan sesuai s 8-1(2) yaitu apabila biaya itu adalah pengeluaran modal, pengeluaran pribadi, pengeluaran untuk memperoleh penghasilan yang dikecualikan atau bukan objek pajak, dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh UU.

Karena pentingnya pengaturan atas biaya yang mempunyai implikasi langsung terhadap laba kena pajak yang akan berdampak kepada jumlah kewajiban pajak, maka sangatlah logis apabila terdapat ketentuan yang mengatur bahwa yang boleh mengurangi penghasilan adalah yang berhubungan dengan penghasilan itu sendiri, dan yang diperbolehkan oleh UU sesuai dengan kebijakan pajak yang diterapkan. Tentunya hal tersebutlah yang menjadikan ketentuan tentang biaya secara umum sama.

II.2 Tarif Pajak Penghasilan

Sifat tarif Pajak penghasilan Orang Pribadi dan Badan relatif mirip antara Indonesia dan Australia. Wajib Pajak Badan dikenakan PPh dengan tarif 25% untuk di Indonesia, sementara di Australia dikenakan tarif sebesar 30%. PPh OP dikenakan tarif yang bersifat progresif untuk kedua negara seperti yang terlihat pada tabel berikut:

sesuai pasal 17(1)(a) UU PPh tarif PPh OP sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak Tarif
Rp.                  0  s.d 50.000.000,- 5%
Rp.   50.000.000,- s.d. 250.000.000,- 15%
Rp. 250.000.000,- s.d. 500.000.000,- 25%
Diatas Rp. 500.000.000,- 30%

sementara itu untuk tahun 2013/14, tarif pajak penghasilan Australia adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak Jumlah Pajak
0 – $18,200 Nil
$18,201 – $37,000 19c for each $1 over $18,200
$37,001 – $80,000 $3,572 plus 32.5c for each $1 over $37,000
$80,001 – $180,000 $17,547 plus 37c for each $1 over $80,000
$180,001 and over $54,547 plus 45c for each $1 over $180,000

Sumber: http://www.ato.gov.au

III. Simpulan

Sistem hukum dan pemerintahan serta pengalaman praktik perpajakan yang berbeda antara Australia dan Indonesia mengakibatkan terjadinya perbedaan antara ketentuan PPh kedua negara. Hal ini dapat terlihat dari sisi perlakuan atas penghasilan dan biaya yang walaupun terdapat beberapa persamaan, akan tetapi juga memiliki beberapa perbedaan.


1 Philip Burgess, Graeme S Cooper, Miranda Stewart and  Richard J Vann, Income Taxation Commentary and Materials (Thomson Reuters, 7ed, 2012) 37.
2 Ibid.
3 UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9(1).

2 Comments

Filed under Pajak Internasional, PPh

2 responses to “Pajak Atas Penghasilan, Sebuah Perbandingan Indonesia dan Australia

  1. Eddy

    Assalamualaikum Pak, mohon sharingnya atas penyelesaian sengketa pajak baik mengenai sistem maupun prosedurnya di australia serta segala sesuatu yg terkait dg Pengadilan Pajak Australia. Terima Kasih Banyak (Eddy)

    Like

    • Yth. Bapak Eddy,
      Sistem hukum di Australia menganut Common Law yang berbeda dengan Indonesia yang menganut Civil Law. Untuk sengketa terkait perpajakan, di Australia tidak dikenal pengadilan tersendiri yang mengadili sengketa pajak seperti di negara kita yang mempunyai Pengadilan Pajak.
      Proses penyelesaian sengketa terkait perpajakan dapat digambarkan sebagai berikut:
      Wajib Pajak (WP) mengajukan keberatan atas penetapan pajak dari Australian Taxation Office (ATO) yang diajukan kepada ATO (kurang lebih sama dengan sistem di Indonesia. Apabila WP belum puas, maka WP dapat mengajukan review kepada Administrative Appeals Tribunal (AAT) atau ke Federal Court (Pengadilan Federal). Atas hasil review AAT, WP juga dapat mengajukan banding ke Federal Court. Setelah proses tersebut, WP masih dapat mengajukan banding ke Full Federal Court. Akhirnya proses terakhir adalah pengajuan seperti kasasi di High Court (Pengadilan tertinggi di Australia).

      Mudah-mudahan dapat membantu.
      Terima kasih.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s