“Saving Clause” dalam Model P3B Amerika Serikat

I. Pendahuluan

Terdapat beberapa model yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perundingan dalam merumuskan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau yang lazimnya dikenal dengan istilah Tax Treaty. Model yang paling umum adalah model P3B OECD yang merupakan model yang dibentuk oleh anggota OECD yang merepresentasikan kelompok negara-negara maju. Sementara itu, terdapat model P3B yang dirumuskan oleh PBB yang lebih dikenal dengan UN Model yang merupakan representasi dari negara berkembang. Selain itu, Amerika Serikat (AS) mempunyai model P3B sendiri yang dipakai dalam perundingannya.

Model P3B AS mempunyai beberapa perbedaan dengan model P3B yang ada, salah satunya adalah bahwa model ini mempunyai klausul “Saving Clause”. Tulisan ini akan menjelaskan secara ringkas mengenai saving clause dalam US Model.

II. Pembahasan

Model P3B AS dikembangkan pada tahun 1977 dengan beberapa perubahan pada tahun 1981, 1996, dan terakhir pada tahun 2006. Model P3B yang terbaru sekarang adalah model tahun 2006, akan tetapi P3B yang berlaku secara nyata dengan negara mitra tergantung P3B yang telah disetujui.

II.1 Saving Clause dalam Model P3B AS

Pada dasarnya jurisdiksi pemajakan AS adalah mengenakan pajak atas warga negaranya dimanapun mereka berada. Hal tersebut didasarkan pada argumen bahwa warga negaranya mendapatkan manfaat dari negara seperti misalnya perlindungan walaupun mereka berada di negara lain.1 Namun, ketika warga negaranya berada di negara lain dalam jangka waktu tertentu, maka P3B berdasarkan ‘tie-breaker rule’ bisa jadi akan menetapkan bahwa WN AS tersebut merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) negara lain tersebut untuk tujuan P3B. Dengan demikian, negara tersebut berhak untuk mengenakan pajak atas SPDNnya. Akan tetapi, karena AS mengenakan pajak atas dasar kewarganegaraan, maka AS akan tetap memajaki penghasilan warga negaranya tersebut.

Berkaitan dengan saving clause, karena pada P3B terdapat pasal – pasal tertentu yang mengatur misalnya tentang hak pemajakan, pengurangan tarif, dan sebagainya, maka dengan saving clause, apabila yang menerima penghasilan adalah WN AS walaupun merupakan SPDN negara lain, maka P3B dianggap tidak berlaku. Hal tersebut terdapat pada model P3B AS Pasal 1 ayat 4 yang menyebutkan bahwa:

Except to the extent provided in paragraph 5, this Convention shall not affect the taxation by a Contracting State of its residents (as determined under Article 4 (Resident)) and its citizens…”

Akan tetapi, terdapat pengecualian pada pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan bahwa:

“The provisions of paragraph 4 shall not affect:

a) the benefits conferred by a Contracting State under paragraph 2 of Article 9 (Associated Enterprises), paragraphs 1 b), 2, and 5 of Article 17 (Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support), paragraphs 1 and 4 of Article 18 (Pension Funds), and Articles 23 (Relief From Double Taxation), 24 (Non-Discrimination), and 25 (Mutual Agreement Procedure); and

b) the benefits conferred by a Contracting State under paragraph 2 of Article 18 (Pension Funds), Articles 19 (Government Service), 20 (Students and Trainees), and 27 (Members of Diplomatic Missions and Consular Posts), upon individuals who are neither citizens of, nor have been admitted for permanent residence in, that State.”

Dengan demikian, maka pasal tentang saving clause ini men-save hak pemajakan AS seakan-akan P3B tidak berlaku untuk pasal-pasal tertentu apabila penerima penghasilan adalah WN AS. Doernberg2 mencontohkan bahwa berdasarkan pasal 11 P3B AS-Inggris, hak pemajakan bunga berada pada negara residen. Apabila pembayaran tersebut berasal dari AS, dan penerima merupakan WN AS merupakan residen di Inggris, maka ketentuan tersebut tidak berlaku karena berdasarkan saving clause, AS mempunyai hak untuk memajaki warga negaranya tersebut. Dengan demikian, maka bunga akan tetap dipotong dengan tarif normal. Sebagai tambahan, apabila pembayar bunga merupakan peminjam dari Inggris, maka AS tetap berhak untuk memajaki warga negaranya walaupun kewajiban penyelesaian pajak berganda pada kasus ini berada pada AS berdasarkan pasal 23(4).3

Penjelasan teknis atas pasal 4 model P3B4 ini mencontohkan bahwa apabila WN AS yang merupakan residen negara lain menyediakan jasa profesional di AS yang tidak dikategorikan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di AS. Walaupun pasal P3B menyatakan bahwa imbalan atas jasa tersebut tidak bisa dikenakan pajak di AS karena tidak adanya BUT, akan tetapi karena orang tersebut merupakan WN AS, maka pasal 1(4) saving clause berlaku dan AS tetap berhak untuk memajaki warganya tersebut dan memberikan kredit pajak luar negeri sesuai pasal 23(4) karena kredit pajak di kecualikan sesuai pasal 1(5).

II.2 Saving Clause dalam P3B AS-Indonesia

Pada P3B antara Indonesia – AS,5 terdapat pasal yang mempunyai kemiripan dengan saving clause berdasarkan model P3B AS yaitu pertama pada pasal 28 ayat 3, disebutkan bahwa:

“Notwithstanding any provisions of this Convention except paragraph 4, a Contracting State may tax a citizen or resident of that Contracting State as if this Convention had not come into effect. For this purpose the term “citizen” shall include a former citizen whose loss of citizenship had as one of the principal purposes the avoidance of tax but only for a period of ten years following such loss.”

Kedua, pada pasal 28 ayat 4, disebutkan bahwa:

“The provisions of paragraph 3 shall not affect:

(a) the benefits conferred by a Contracting State under paragraph 3 of Article 10 (Related Persons), paragraph 3 of Article 21 (Private Pensions and Annuities), Articles 22 (Social Security Payments), 23 (Relief from Double Taxation), 24 (Non-Discrimination), and 25 (Mutual Agreement Procedure); and

(b) the benefits conferred by a Contracting State under Article 18 (Government Service), 19 (Students and Trainees), 20 (Teachers and Researchers), and 27 (Diplomatic and Consular Officers), upon individuals who are neither citizens of, nor have immigrant status in, that Contracting State.”

III. Simpulan

Saving clause merupakan salah satu hal yang membedakan antara model P3B AS dengan model P3B lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari jusrisdiksi pemajakan AS yang mendasari pemajakan berdasarkan atas asas kewarganegaraan.



1 Cook v. Tait, 265 US 47, (1924).
2 Richard L. Doernberg, International Taxation in a nutshell (West Publishing, 9th ed, 2012), 129.
3 Ibid.
4 US Model Technical Explanation, 2006, Art 1(4)-(5).
5 Convention Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of the United States of America (As Amended by 1996 Protocol) for The Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Taxes on Income, signed 11 July 1988 (entered into force 1 February 1997), art 28(3)-(4).

Leave a comment

Filed under Pajak Internasional

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s