Perbedaan Natura dan/atau Kenikmatan dalam Perpajakan

I. Pendahuluan

Istilah natura dan atau kenikmatan tidaklah asing dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal itu terjadi karena kedua istilah tersebut terdapat di beberapa pasal di UU PPh yang berkaitan dengan penentuan objek pajak dan biaya yang berimplikasi kepada penghitungan pajak dan pengisian SPT.

Yang menjadi permasalahan disini adalah dalam membedakan apa itu ‘natura’ dan apa itu kenikmatan. Tulisan ini akan membahas secara singkat perbedaan kedua istilah tersebut khususnya pada imbalan yang terkait dengan pekerjaan dan atau jasa. Tulisan ini dibatasi dengan tidak membahas tentang aplikasi pajak yang berlaku terhadap natura dan/atau kenikmatan

 

II. Pembahasan

Lazimnya, pegawai mendapatkan imbalan berupa gaji dan imbalan lain baik yang berbentuk uang maupun dalam bentuk remunerasi lainnya. Imbalan tersebut dikenal dengan istilah ‘benefit in cash’ dan ‘benefit in kind’. Istilah yang pertama mengacu kepada gaji, tunjangan, dsb. yang merupakan imbalan dalam bentuk kas baik diterima tunai, cek ataupun transfer rekening. Sementara, istilah yang kedua mengacu kepada imbalan selain kas seperti barang, fasilitas, dan semacamnya.

Natura dan kenikmatan lebih mengacu kepada istilah kedua yang merupakan ‘benefit in kind’ ataupun lazim dikenal dengan istilah lain berupa ‘fringe benefit’.

 

Apa itu Natura? Dan Apa itu Kenikmatan?

Masalah pembedaan ini bermula dari penentuan dua sisi dari penghasilan dan biaya. Pada pasal 4(3) huruf d UU No. 7 Tahun 1983 disebutkan bahwa natura bukan merupakan objek pajak. Tidak disebutkan istilah kenikmatan pada pasal ini. Akan tetapi, pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa penghasilan tersebut adalah ‘kenikmatan dalam bentuk natura’. Istilah ini didefinisikan dalam penjelasan berupa ‘tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh tidak dalam bentuk uang, seperti kenikmatan mempergunakan mobil perusahaan dengan cuma-cuma, kenikmatan mendiami rumah yang disewa oleh perusahaan atau rumah milik perusahaan, pemberian beras dengan cuma-cuma, dan sebagainya.’1

Jadi dalam penjelasan tersebut, yang dimaksud bukan objek pajak adalah dalam bentuk natura yang bisa dinikmati, semuanya menjadi satu kesatuan dalam istilah kenikmatan dalam bentuk natura.

Selanjutnya, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-03/PJ.23/1984 angka 2 mendefinisikan bahwa kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh tidak dalam bentuk uang.

Hal ini semakin menegaskan bahwa natura dan kenikmatan tidak dapat dipisahkan. Dari satu sisi hal itu berarti bahwa kenikmatan tanpa adanya natura adalah merupakan objek pajak. Akan tetapi, dari sisi lain juga bisa diambil kesimpulan bahwa karena kenikmatan itu merupakan balas jasa yang bukan dalam bentuk uang, imbalan ini tetap masuk dalam pengertian pasal 4 ayat 3 sehingga bukan objek pajak. Sebagai contoh adalah imbalan pengobatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja ke rumah sakit. Karyawan langsung mendapatkan fasilitas perawatan dan pengobatan rumah sakit dengan gratis, dan perusahaan membayar langsung kepada rumah sakit. Pemberian obat bisa diargumentasikan sebagai kenikmatan dalam bentuk natura, akan tetapi bagaimana dengan perawatan rumah sakit?. Akan ada argumen bahwa jasa perawatan rumah sakit adalah ‘kenikmatan dalam bentuk kenikmatan’.

Selanjutnya, perubahan pertama UU PPh yaitu dengan UU No. 7 Tahun 1991 mengubah pasal 4(3) huruf d tersebut dengan perubahan kata menjadi ‘natura dan/atau kenikmatan’. Penjelasan pasal ini juga dirubah dengan menambahkan frase kata yang sama yaitu ‘imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan’. Akan tetapi, definisi ‘kenikmatan dalam bentuk natura’ tetap dimasukkan dalam penjelasan. Dengan demikian, kenikmatan belum terpisahkan dari natura walaupun pasal dan penjelasan sudah diubah.

Pada perubahan kedua UU PPh dengan UU No. 10 Tahun 1994, penjelasan pasal 4(3) huruf d membedakan secara jelas antara natura dengan kenikmatan, dan keduanya apabila diberikan oleh pemerintah ataupun wajib pajak bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya.

Terakhir, pada penjelasan Pasal 4(3) huruf d UU PPh No. 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, apakah natura dengan kenikmatan berbeda? Tentu saja. Apakah suatu natura bisa menjadi kenikmatan? Ya, dengan adanya kenikmatan yang berbentuk natura. Apa saja perbedaan natura dan kenikmatan? Melihat dari perbedaan antara bentuk natura dan kenikmatan, maka perbedaan tersebut bisa dikategorikan sebagai berikut:⁠2

1. Bentuk:
Natura berbentuk fisik, sementara Kenikmatan berupa fasilitas

2. Perpindahan kepemilikan:
Natura begitu diserahkan kepemilikannya berpindah, sementara Kenikmatan terbatas pemanfaatannya dalam hal waktu (hanya beberapa tahun), Jabatan (hanya selama menjabat).

III. Simpulan

Natura dan kenikmatan merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi bisa jadi pemanfaatan natura itu juga merupakan suatu kenikmatan. Pembedaan karakter dari kedua istilah ini akan membantu kita untuk lebih memahami aplikasi dari Undang – Undang. Semoga…..



1 Penjelasan Pasal 4(3) angka 4 UU No. 7 Tahun 1983.
2 Pada sebuah artikel tentang kasus di pengadilan yang penulis lupa referensinya.

2 Comments

Filed under PPh, PPh PotPut

2 responses to “Perbedaan Natura dan/atau Kenikmatan dalam Perpajakan

  1. Bagaimana bila makan siang diganti dengan uang makan? Apakah uang makan terkena pajak?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s