Belajar Pajak, Akuntansi, Ilmu Ekonomi atau Hukum?

Pendahuluan

Pajak adalah suatu isu yang sangat menyita perhatian masyarakat kita beberapa tahun belakangan ini. Dengan banyaknya pemberitaan tentang pajak dengan segala dinamikanya dan makin ‘meleknya’ pengetahuan masyarakat akan pajak menyebabkan akhirnya banyak masyarakat yang tertarik dengan isu pajak. Tambahan lagi, dengan banyaknya institusi maupun lembaga yang menyelenggarakan kursus dan pendidikan pajak seperti brevet ataupun seminar pajak menyebabkan banyak orang yang mengerti dan akhirnya peduli pajak.

Kepedulian masyarakat akan pajak terbukti dengan banyaknya pemberitaan tentang pajak dimedia cetak. Selain itu banyak kursus dan pendidikan pajak diselenggarakan dengan banyaknya jumlah peserta yang antusias. Di dunia maya, terdapat forum-forum diskusi pajak yang beranggotakan ribuan orang. Selain itu terdapat bermacam blog yang menulis tentang pajak yang dikunjungi pembaca setiap harinya. Tambahan lagi, di social media seperti Twitter, terdapat banyak akun yang bertemakan pajak dengan banyak follower yang aktif berdiskusi tentang penerapan peraturan-peraturan pajak.

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas sedikit mengenai belajar untuk memahami pajak dengan pertanyaan utama dari manakah belajar pajak itu dimulai? Apakah dari ilmu Akuntansi, Ilmu Ekonomi atau ilmu hukum?. Tulisan ini dimulai dengan tujuan belajar pajak, latar belakang pendidikan dalam memahami pajak, dan pembahasan tentang ilmu pajak.

Pembahasan

1. Tujuan

Segala sesuatu itu tergantung tujuannya. Hal ini merupakan pernyataan yang tepat tentang belajar. Dalam mempelajari pajak, banyak alasan dan tujuan yang ingin dicapai oleh bermacam peserta. Dalam sebuah kelas brevet, ada peserta yang ingin sekedar tahu tentang pajak, ada yang ingin mengerti aplikasi pajak atas bisnis yang sedang dijalaninya, ada yang ingin tahu tentang implikasi pajak terhadap perusahaan tempat dia bekerja, ada yang ingin menjadi ahli ataupun konsultan pajak dan bahkan ada yang hanya ingin mendapat Curriculum Vitae (CV) karena sudah pernah ikut les brevet.

Semua tujuan tersebut adalah sah karena itu adalah pilihan hidup kita masing-masing. Pada praktiknya, apabila dikaitkan dengan pajak, untuk meraih tujuan tersebut, tentunya usaha masing-masing peserta akan berbeda. Dan tentunya hasil yang dicapai akan sangat berbeda.

2. Latar Belakang Pendidikan

Karena pajak itu menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat kita, tentunya pihak yang berkepentingan terhadap pajak juga sangat banyak dengan bermacam latar belakangnya. Pebisnis belum tentu merupakan lulusan sarjana ekonomi ataupun akuntansi, tetapi mereka harus mempertimbangkan efek pajak terhadap bisnis mereka. Karyawan yang penghasilannya dipotong pajak juga mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda. Tambahan lagi, karyawan yang berkerja di bagian pajak juga belum tentu lulusan akuntansi.

Implikasinya, perbedaan latar belakang pendidikan tersebut menyebabkan perbedaan cara pandang memahami peraturan perpajakan. Akan tetapi apakah pajak itu bisa dipahami oleh orang-orang tersebut? Jawabannya tentu bisa apabila ada usaha. Penulis dahulu pernah mempunyai seorang siswa brevet dengan latar belakang pendidikan sastra inggris, akan tetapi sangat baik memahami pajak malah melebihi siswa yang lain karena keinginan dan usahanya yang kuat untuk belajar.

3. Akuntansi, Ilmu Ekonomi, atau Ilmu Hukum?

Jawaban dari pertanyaan ini adalah bahwa pajak itu bersifat multidisiplin. Tidak ada jawaban yang benar terhadap klaim bahwa ilmu pajak itu adalah mutlak ilmu akuntansi, ilmu ekonomi, ilmu hukum, atau bahkan disiplin ilmu lainnya.

Di negara kita, ada sebagian anggapan bahwa ilmu pajak adalah ilmu akuntansi. Perpajakan diajarkan di fakultas ekonomika dan bisnis dengan pendekatan akuntansi dan pendekatan ilmu ekonomi. Sisi teknis pajak lebih ditonjolkan untuk memahami pajak dengan berbagai macam cara penghitungan yang menantang. Bisa jadi lulusan akuntansi menganggap bahwa pajak itu adalah ilmu akuntansi.

Di negara yang hukumnya berdasarkan ‘common law’, kebanyakan ilmu terkait pajak akan masuk ke dalam fakultas hukum. Pajak dianggap bagian dari sistem hukum dan diajarkan dari sudut pandang hukum. Hukum Pajak tidak perlu sama dengan akuntansi dan bisa jadi terdapat perbedaan besar. Hal ini mungkin bisa dilihat dari sejarahnya bahwa zaman dahulu sebelum akuntansi ada dan berkembang pesat, hukum telah ada. Pajak telah dipungut oleh para raja dengan dasar hukum yang dibuat oleh raja. Hukum tersebut berkembang dan berlanjut sampai dengan munculnya dan berkembangnya akuntansi. Akan tetapi perkembangan akuntansi tidak mempengaruhi hukum yang ada sehingga terdapat perbedaan yang sangat besar antara pajak dan akuntansi.

Dari sisi praktik perpajakan, sebenarnya kita bisa melihat bahwa kesemua disiplin ilmu tersebut menjadi luruh dan menyatu dalam pajak. Untuk memahami aturan, kita harus memahami hukum pajak dengan bermacam-macam pasalnya, dengan bermacam-macam peraturan pelaksanaannya. Kita juga harus memahami ilmu akuntansi untuk mengerti bagaimana penghitungan pajak secara praktis. Kita juga harus memahami ilmu ekonomi untuk bisa memahami pajak dari sisi tujuan dan kebijakan.

Sebagai contoh praktis, dalam kajian Transfer Pricing (TP) dibutuhkan lawyer’ untuk mengidentifikasi kepatuhan terhadap penerapan UU, ‘economist’ untuk memahami bisnis dan lingkungannya serta ‘accountant’ untuk aspek kajian akuntansinya. Kesemuanya ini bekerja sama dan tentunya masing-masing harus mempunyai pengetahuan terhadap disiplin ilmu lainnya.

Dari uraian diatas, berita baiknya adalah semua orang bisa untuk memahami pajak karena interdisipliner. Tetapi tantangannya adalah bagaimana untuk bisa memahami disiplin ilmu tadi dengan menyeluruh karena dalam praktik, semua disiplin ilmu akan sangat diperlukan.

4. Dari mana memulai?

Untuk memulai, bisa dari sisi mana saja asal pemahaman atas ketiga ilmu tadi nantinya kita kuasai. Saran yang bisa diterapkan adalah pemahaman atas UU Pajak dan dilanjutkan dengan penerapannya baik secara hukum, ekonomi, maupun akuntansi. Akan lebih baik apabila pemahaman atas penerapan tersebut didapatkan dari pihak yang kompeten dan berpengalaman semisal praktisi atau akademisi perpajakan. Tambahan lagi, tentunya hasil yang dicapai akan sesuai dengan usaha dan tujuannya,

Simpulan

Pajak adalah ilmu yang multidisplin, utamanya terdiri atas Hukum, Ilmu Ekonomi, dan Akuntansi. Penguasaan atas ketiga disiplin ini akan mendukung pemahaman kita akan pelaksanaan peraturan perpajakan.

NB: Ini adalah pendapat pribadi penulis. Tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan ataupun institusi tempat penulis bekerja.

Melbourne, 26 Agustus 2013

1 Comment

Filed under Belajar

One response to “Belajar Pajak, Akuntansi, Ilmu Ekonomi atau Hukum?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s