Resident – Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) Dalam Konteks Pajak Internasional – Bagian 2

A. Pendahuluan

Sama halnya dengan Orang Pribadi (OP), Badan juga dapat dibedakan menjadi Badan SPDN maupun Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Penentuan status residensi badan ini juga menjadi masalah karena terkait dengan bentuk usaha, status hukum serta perlakuan atas kasus dual residensi. Oleh karena itu, Undang – Undang Pajak (UU Pajak) juga mengatur mengenai penentuan status residensi.

Untuk menjelaskan hal – hal tersebut, maka bagian kedua ini menjelaskan mengenai konsep resident untuk Wajib Pajak Badan. Perbandingan dengan perlakuan negara lain akan lebih membantu memahami konsep dan penerapan yang berlaku.

 

B. Pembahasan

B.1 Badan terkait bentuk usaha dan status hukum.

Badan sebenarnya adalah sebuah entitas yang ’artifisial’ apabila dianggap melakukan kegiatan usaha dan memperoleh penghasilan.1 Dari satu sudut pandang, ada anggapan bahwa perusahaan sebagai sebuah entitas yang terpisah dengan pemilik yang di istilahkan dengan ‘business entity concept’. Dari sisi ini, entitas dianggap berbeda dengan pemilik dan kegiatannya dilaksanakan oleh manajemen yang bertangung jawab kepada pemilik. Akan tetapi, apabila dilihat dari sisi lain, pemilik umumnya mempunyai pengendalian atas perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontrol ini secara umum dilaksanakan dan pastinya akan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Tambahan lagi, untuk mendirikan badan dengan berbagai bentuk hukumnya sangat mudah dan cepat disamping juga mudah untuk membubarkannya. Selain itu, tidak ada batasan jumlah badan yang bisa dibuat oleh perusahaan. Oleh karena itu, badan bisa dianalogikan sebagai entitas ‘semu’ yang digunakan untuk mencapai tujuan pemilik.

B.1.2 Bentuk

Bentuk hukum perusahaan yang didirikan dapat bermacam-macam. Sesuai UU KUP badan didefinisikan sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persoran lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”2

Dari definisi ini bisa diartikan bahwa UU kita menganggap bahwa sekumpulan orang ataupun sekumpulan modal sebagai sebuah badan. Badan disini bisa bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha maupun tidak. Selain itu definisi ini mencakup banyak sekali bentuk kumpulan baik nirlaba maupun tidak yang dikategorikan sebagai badan. Pencantuman lembaga dan ‘bentuk badan lainnya’ akan mencakup banyak sekali jenis badan yang tidak tercakup dalam definisi ini.

B.1.3 Status Hukum

Berdasarkan definisi badan tersebut, dengan luasnya lingkup definisi badan, maka bisa jadi badan tersebut berbentuk badan hukum ataupun tidak. Tidak ada penjelasan atas definisi badan tersebut di penjelasan UU KUP.  

 

B.2 Kriteria Resident

Secara umum, kriteria resident untuk WP badan di beberapa negara tergantung dari apakah badan tersebut didirikan berdasarkan hukum negara tersebut. Akan tetapi terdapat juga ketentuan khusus dari beberapa negara yang menganggap bahwa walaupun badan tidak didirikan berdasarkan hukum negara tersebut, tetapi tetap bisa dianggap sebagai WPDN.

 

B.2.1 Resident WP Badan di Indonesia

UU PPh menetapkan bahwa SPDN adalah ‘badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia’.3 Ada dua kriteria yang menentukan disini yaitu yang pertama adalah apakah badan itu didirikan di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah apakah badan tersebut bertempat kedudukan di Indonesia.

PER-43/PJ/2011 menjelaskan lebih lanjut dengan dua kriteria tersebut. Badan yang didirikan di Indonesia adalah badan yang pendiriannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, didaftarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia atau didirikan di dalam wilayah hukum Indonesia.4

Sementara itu, badan yang bertempat kedudukan di Indonesia diartikan sebagai badan yang:5

a. Mempunyai tempat kedudukan berada di Indonesia sebagaimana tercantum dalam akta pendirian badan,

b. Mempunyai kantor pusat di Indonesia,

c. Mempunyai tempat kedudukan pusat administrasi dan/atau pusat keuangan di Indonesia

d. Mempunyai tempat kantor pimpinan yang berada di Indonesia yang melakukan pengendalian

e. Pengurusnya melakukan pertemuan di Indonesia untuk membuat keputusan strategis, atau

f. Pengurusnya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia

Lebih lanjut, SPLN yang mempunyai tempat kedudukan manajemen yang berada di Indonesia yang melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan atau tempat membuat keputusan yang bersifat strategis diperlakukan sebagai SPDN.6

 

B.2.2 Resident di beberapa negara

Kriteria untuk menentukan suatu subjek menjadi resident berbeda pada beberapa negara. Berikut akan dipaparkan perlakuan penentuan resident oleh Republik Rakyat China (RRC) dan Amerika Serikat (AS).

B.2.2.1 RRC

Di China, SPDN badan merupakan badan yang didirikan dengan hukum di China, atau badan yang didirikan berdasarkan hukum negara lain akan tetapi mempunyai tempat kedudukan manajemen efektif di China.7 Badan yang didirikan berdasarkan hukum China tersebut termasuk perusahaan, unit bisnis, organisasi sosial, dan organisasi lain yang memperoleh penghasilan.8 Tempat manajemen efektif diartikan sebagai sebagai tempat eksekusi dan substansial dan manajemen serta kontrol menyeluruh terhadap operasi bisnis dan manufaktur, personel, akuntansi, properti, dan lain-lain dari perusahaan.9 Lebih lanjut, terdapat beberapa kriteria untuk penentuan berdasarkan tempat manajemen efektif10 yaitu:

1. Manajemen senior dan manajemen senior lainnya yang bertanggung jawab untuk produksi harian, operasi dan manajemen perusahaan melakukan tugasnya utamanya dilakukan di wilayah China;

2. Keputusan finansial dan keputusan terkait SDM dibuat atau perlu disetujui oleh organisasi atau orang yang berlokasi di China;

3. Aset utama perusahaan, catatan akuntansi, ‘corporate seal’, dan notula rapat dewan direksi dan pemegang saham di administrasikan di China; dan

4. Setengah atau lebih anggota dewan direksi atau senior manajemen tinggal di China.

 

B.2.2.2 Amerika Serikat (AS)

Di AS, jenis badan sangat banyak berkaitan dengan kompleksnya peraturan pajak. Sebelum membahas mengenai resident, ada baiknya dibahas dulu jenis subjek pajak.

Entitas Bisnis (‘Business Entities’) diartikan sebagai entitas yang tidak diklasifikasikan sebagai sebuah ‘trust’.11 Perusahaan (‘Corporation’) diartikan sebagai:12

1. Entitas bisnis berdasarkan UU sebagai perusahaan

2. Assosiasi

3. Joint-stock company atau Joint-stock association

4. Perusahaan asuransi

5. Entitas bisnis yang melakukan kegiatan perbankan

6. Entitas bisnis yang dimiliki oleh negara atau partai

7. Entitas bisnis yang dipajaki sebagai perusahaan

8. Entitas luar negeri yang ada dalam list

9. Entitas bisnis yang didirikan di lebih dari dua yurisdiksi

Selain itu, terdapat juga entitas bisnis lain yaitu:13

1. Partnership

2. Wholly owned entities

Asosiasi, sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperbolehkan untuk memilih bentuk usaha (‘check the box’) apakah persekutuan atau dianggap sebagai bukan entitas (‘flow through’).14 Secara umum, apabila tidak memilih, maka apabila jumlah anggota lebih dari satu, maka dianggap persekutuan, sementara apabila jumlah anggota hanya satu, maka dianggap sebagai bukan entitas.15

Untuk penentuan residensi, maka entitas bisnis yang didirikan atau diorganisasikan di AS atau dibawah UU AS dan negara bagiannya sebagai resident.16

 

B.3 Dual Residence

Resident ganda bisa juga terjadi terhadap badan karena perbedaan penentuan resident. Sebagai contoh, perusahaan yang didirikan di negara A dan mempunyai tempat manajemen efektif di negara B akan menjadi dual resident. Negara A akan menganggap perusahaan itu sebagai resident di negaranya karena didirikan di negaranya. Sementara, Negara B juga akan menganggap perusahaan tersebut sebagai resident dengan argumen bahwa perusahaan tersebut mempunyai tempat manajemen efektif di negaranya. Oleh karena itu, P3B biasanya mencantumkan pasal tentang tie-breaker untuk menentukan dual resident untuk WP Badan ini.

Pemecahan atas masalah dual resident ini tergantung dari treaty negara terkait.17 Hal ini akan sangat terkait dengan definisi badan di masing – masing negara. Sebagai contoh, P3B Indonesia – Amerika menyebutkan bahwa apabila terjadi dual residence untuk badan, maka resident ditentukan di negara dimana badan tersebut diorganisasikan atau didirikan.18 Sementara itu, P3B Indonesia – Australia menyebutkan bahwa penentuan resident apabila terjadi dual resident dipilih negara dimana tempat manajemen efektif berada.19 Sementara itu, P3B Indonesia – China menentukan pemecahan dual resident dengan ‘mutual agreement’.20

 

D. Simpulan

Penentuan status residensi WP Badan secara umum tergantung dari penentuan tempat perusahaan didirikan ataupun tempat manajemen efektif berada. Apabila terjadi dual residence, maka P3B berperan untuk menyelesaikan masalah tersebut.


1 Peter Harris, Corporate Tax Law Structure, Policy and Practice (Cambridge University Press, 1st ed, 2013) 229.
2 UU No. 28 Tahun 2007, Ps 1 angka 3.
3 UU No. 36 Tahun 2008, Ps 2(3)(b).
4 PER-43/PJ/2011, Ps 14.
5 PER-43/PJ/2011 Ps 15(1).
6 PER-43/PJ/2011 Ps 16(3).
7 [Enterprise Income Tax Law] (People’s Republic of China) National People’s Congress, 16 March 2007, art. 2.
8 [Enterprise Income Tax Law Implementing Rules] (People’s Republic of China) State Council Decree No 512, 06 December 2007, art. 3.
9 [Enterprise Income Tax Law Implementing Rules] (People’s Republic of China) State Council Decree No 512, 06 December 2007, art. 4.
10 Guo Shui Fa [2009] No. 82, art 2.
11 Business entities; definitions, Reg § 301.7701-2(a).
12 Business entities; definitions, Reg § 301.7701-2(b).
13 Business entities; definitions, Reg § 301.7701-2(c).
14 Classification of certain business entities, Reg § 301.7701-3(a).
15 Classification of certain business entities, Reg § 301.7701-3(b)(1).
16 Domestic and foreign business entities, Reg § 301.7701-5(a).
17 PER-43/PJ/2011, Ps 18.
18 Convention Between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the United States of America (As Amended by 1996 Protocol) for The Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Taxes on Income, signed 11 July 1988 (entered into force 1 February 1997), art 4(4).
19 Convention Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia for The Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income, signed 22 April 1992 (entered into force 1 July 1993), art 4(4).
20 Convention Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People’s Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income, signed 07 November 2001 (entered into force 1 January 2004), art 4(3).

Leave a comment

Filed under Pajak Internasional

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s