Resident – Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) Dalam Konteks Pajak Internasional – Bagian 1

A. Pendahuluan

Dalam dunia bisnis sekarang ini, tidak bisa dihindarkan lagi adanya transaksi perdagangan ataupun juga investasi lintas batas negara. Pajak merupakan salah satu bahan pertimbangan penting dalam transaksi tersebut. Berkaitan dengan hal itu, maka ketentuan pajak mengatur mengenai pengenaan pajak baik atas transaksi masuk maupun keluar, baik dilakukan oleh WNI maupun warga negara asing.

Ketentuan pajak terkait hal tersebut sangat penting untuk dipahami karena berkaitan dengan implikasi pengenaan pajak. Perbedaan status subjek pajak maupun bentuk badan hukum menurut ketentuan pajak akan mempengaruhi perlakuan pajak baik dalam konteks Indonesia maupun negara mitra. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait dengan konsep status Resident (SPDN) sangat penting untuk menerapkan ketentuan pajak disamping juga konsep Source (Sumber Penghasilan). Untuk mendapatkan pemahaman yang baik, maka perbandingan dengan konsep resident yang diberlakukan oleh negara lain akan sangat membantu.

Untuk menjelaskan konsep tersebut, maka tulisan ini dibagi atas tiga bagian. Bagian pertama berupa konsep resident untuk orang pribadi. Bagian kedua menjelaskan konsep resident untuk Wajib Pajak Badan. Terakhir, bagian ketiga akan membahas konsep resident untuk bentuk usaha lainnya seperti Bentuk Usaha Tetap (BUT).

B. Pembahasan

B.1 Implikasi Perlakuan Pajak – Resident dan Non-Resident

Sebelum melangkah lebih jauh kepada penentuan resident dan non-resident, maka sebaiknya kita melihat dulu apa perbedaan perlakuan pajak atas kedua hal tersebut. Undang – Undang Pajak penghasilan Indonesia menganut prinsip pengenaan ‘worldwide income’. Hal itu tercermin pada UU PPh Pasal 4(1) yang menyatakan bahwa “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, …diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia…”[1] Hal ini berarti bahwa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri akan dikenakan pajak di Indonesia.

Penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU PPh menyebutkan tiga perbedaan perlakuan atas Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN-Resident) berbeda dengan perlakuan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN-Non Resident). Pertama, Resident dikenai pajak atas ‘worldwide income’, sementara Non-Resident dikenai penghasilan dari Indonesia (‘source’). Kedua, Resident dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum[2] yaitu dikenai pajak atas penghasilan pasal 4 ayat 1 dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan,[3] sementara Non-Resident dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto[4] yaitu sesuai pasal 26 bahwa penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo dipotong pajak 20% dari jumlah bruto.[5] Ketiga, Resident wajib menyampaikan SPT Tahunan, sementara Non-Resident tidak.[6]

Dalam konteks pajak internasional, penentuan suatu subjek itu akan menimbulkan permasalahan pajak berganda karena bisa terjadi satu subjek dikenakan merupakan resident pada dua atau lebih negara (source-source conflict). Dalam hal ini, subjek tersebut akan dikenai pajak atas seluruh penghasilannya oleh kedua negara. Sementara itu, hal sebaliknya bisa juga terjadi dimana satu subjek tidak merupakan resident di kedua negara.

 

B.2 Kriteria Resident

Untuk menetapkan suatu dasar pemungutan pajak terhadap resident, maka Undang-Undang Pajak negara-negara di dunia menetapkan batasan dengan kriteria-kriteria tertentu. Secara umum, salah satu kriteria yang lazim ditetapkan adalah keberadaan di negara tersebut selama 6 bulan ataupun 183 hari.

 

B.2.1 Resident di Indonesia

Di Indonesia, untuk orang pribadi, UU PPh Pasal 2(3) mengatur bahwa Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri (Resident) adalah orang pribadi yang :

a. bertempat tinggal di Indonesia, atau
b. berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
b. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia[7]

Lebih lanjut, PER-43/PJ/2011 memperjelas kriteria bertempat tingal di indonesia adalah :

…adalah orang pribadi yang:

a. mempunyai tempat tinggal (place of residence) di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk:

1) berdiam (permanent dwelling place), yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan,
2) melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaanya (ordinary course of life),
3) tempat menjalankan kebiasaan (place of habitual abode), atau

b. mempunyai tempat domisili (place of domicile) di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia.”[8]

“Tempat tinggal orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
dapat ditempati sendiri oleh orang pribadi atau bersama-sama dengan keluarganya, yang dapat dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakannya; dan
berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.”
[9]

“Orang pribadi dianggap mempunyai tempat berdiam (permanent dwelling place) di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang dipakai untuk kediaman, yang bersifat tidak sementara dan bukan sebagai persinggahan.”[10]

“Orang pribadi dianggap mempunyai tempat melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (ordinary course of life) di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari terkait dengan urusan ekonomi, keuangan atau sosial pribadinya, antara lain turut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, turut serta dalam kegiatan, keanggotaan, atau kepengurusan suatu organisasi, kelompok atau perkumpulan di Indonesia.”[11]

“Orang pribadi dianggap mempunyai tempat menjalankan kebiasaan (place of habitual abode) di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kebiasaan atau kegiatan, baik yang bersifat rutin, sering ataupun tidak, antara lain melakukan aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi.”[12]

Selanjutnya, kriteria kedua yaitu berada di indonesia lebih dari 183 hari dapat secara terus menerus atau terputus-putus, dan bagian dari hari dihitung penuh satu hari.[13] Sementara, kriteria ketiga berupa niat tinggal di Indonesia ditunjukan dengan Visa bekerja, atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) lebih dari 183 hari atau kontrak di Indonesia lebih dari 183 hari.[14] Tambahan, diangggap mempunyai niat juga apabila melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa akan bertempat tinggal atau bersiap untuk bertempat tinggal di Indonesia seperti menyewa atau mengontrak tempat, termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia, memindahkan anggota keluarga atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain.[15]

Satu hal yang menarik adalah OP yang kemudian pergi keluar negeri akan tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia apabila keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.[16] Sebagai kriteria penjelas, WNI yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila tinggal di luar negeri dengan membuktikan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang berlaku di luar negeri berupa Green Card, Identity Card, Student Card, pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.[17]

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka Indonesia secara jelas mengatur penentuan suatu subjek itu menjadi resident ataupun tidak. Dengan berpedoman kepada aturan tersebut maka penentuan resident menjadi jelas.

B.2.2 Resident di beberapa negara

Kriteria untuk menentukan suatu subjek menjadi resident berbeda pada beberapa negara. Berikut akan dipaparkan perlakuan penentuan resident oleh Republik Rakyat China (RRC) dan Amerika Serikat (US).

B.2.2.1 RRC

Di China, orang pribadi dianggap resident apabila dia berdomisili di China selama setahun atau lebih.[18] Domisili disini    berdasarkan tempat alamat terdaftar permanen, kepentingan keluarga dan ekonomi, dan tempat menjalankan kebiasaan. Kriteria[19] satu tahun ini diartikan berdomisili di China selama 365 hari dalam satu tahun pajak.[20] Tidak ada pengurangan hari atas perjalanan sementara ke luar negeri apabila perjalanan tersebut tidak lebih dari 30 hari dalam satu perjalanan, atau tidak lebih dari jumlah kumulatif 90 hari untuk beberapa perjalanan dalam tahun pajak yang sama.[21]

B.2.2.2 Amerika Serikat

Amerika Serikat mengenakan pajak berupa worldwide income atas warga negaranya dimanapun mereka berada dengan argumen bahwa warga negaranya mendapatkan manfaat dari negara seperti misalnya perlindungan walaupun mereka berada di negara lain.[22] Oleh karena itu warga negara Amerika merupakan resident untuk penghitungan pajak. Selain warga negara, ada 3 penentuan untuk menentukan status residen yaitu :

1. Permohonan resmi untuk menjadi permanen resident
2. Keberadaan substansial
3. Pemilihan sebagai resident pada tahun pertama.[23]

Keberadaan substansial ditentukan dengan tes keberadaan dengan syarat orang tersebut berada selama 31 hari dalam tahun kalender dan jumlah hari dalam tahun bersangkutan ditambah dengan dua tahun sebelumnya apabila dikalikan dengan multiplier yang ditetapkan sama atau lebih besar dari 183 hari.[24] Multiplier pengalinya untuk tahun ini adalah ‘1’, untuk satu tahun sebelumnya adalah ‘1/3’ dan dua tahun sebelumnya adalah ‘1/6’.[25]

Satu hal yang menarik dari ketentuan residen di Amerika serikat adalah penetapan bahwa pengajar, trainee dan pelajar dibebaskan sebagai residen[26] dengan pengecualian tertentu.[27] Pengecualian tersebut tidak ditemukan di aturan pajak yang berlaku di Indonesia.

B.3 Dual Residence

Pada praktiknya, bisa terjadi dua negara menganggap satu subjek pajak sebagai residence. Hal ini lebih dikenal dengan istilah ‘dual residence’. Sebagai contoh, apabila WN AS tinggal dan mempunyai penghasilan di negara lain yang mempunyai tes resident selama 183 hari.  Negara AS menganggap setiap warga negaranya dimanapun berada sebagai residen, sementara negara tempat tinggal tersebut juga menganggap orang tersebut sebagai resident untuk keperluan perpajakan.

Untuk mengatasi masalah ‘dual residence’ ini, maka pada ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty kedua negara diatur ketentuan ‘tie-breaker’. Sebagai contoh, Tax Treaty Indonesia – AS pada pasal 4 ayat 2 diatur bahwa dual residence diselesaikan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Tempat tinggal permanen
2. Hubungan Personal dan Ekonomi (center of vital interest)
3. Tempat menjalankan kebiasaan (habitual abode)
4. Kewarganegaraan
5. Mutual Agreement.[28]

Ketentuan ‘tie-breaker rule’ tersebut mengatur bahwa pemecahan dual residence dilakukan dengan urut sampai akhirnya apabila tidak bisa diselesaikan, maka dilakukan ‘Mutual Agreement’ antara kedua negara. Selain itu, penentuan ’tie-breaker rule’ berbeda-beda tergantung dari treaty yang berlaku antara dua negara. Sebagai contoh, treaty antara China dan Australia mengatur urutan prioritas sebagai berikut:

1. Tempat Tinggal Permanen
2. Hubungan Personal dan Ekonomi (center of vital interest).[29]

 

D. Simpulan

Resident merupakan konsep yang sangat penting dalam perpajakan karena menentukan pengenaan pajak atas subjek pajak. Beberapa negara menerapkan perlakuan berbeda atas residensi orang pribadi sehingga bisa jadi timbul ‘dual residence’. Permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan ‘tie breaker rule’ yang ada pada P3B kedua negara.


[1] UU No. 36 Tahun 2008 Ps 4(1).
[2] UU No. 36 Tahun 2008 Penjelasan Ps 2(2).
[3] UU No. 36 Tahun 2008 Ps. 16(1) – (2).
[4] UU No. 36 Tahun 2008 Penjelasan Ps. 2(2).
[5] UU No. 36 Tahun 2008 Ps 26(1).
[6] UU No. 36 Tahun 2008 Penjelasan Ps. 2(2).
[7] UU No. 36 Tahun 2008 Ps 2(3)(a).
[8] PER-43/PJ/2011 Ps 7(1).
[9] PER-43/PJ/2011 Ps 7(2).
[10] PER-43/PJ/2011 Ps 7(3).
[11] PER-43/PJ/2011 Ps 7(4).
[12] PER-43/PJ/2011 Ps 7(5).
[13] PER-43/PJ/2011 Ps 10.
[14] PER-43/PJ/2011 Ps 11(a).
[15] PER-43/PJ/2011 Ps 11(b).
[16] PER-43/PJ/2011 Ps 8(1).
[17] PER-43/PJ/2011 Ps 8(2).
[18] [Individual Income Tax Law] (People’s Republic of China) National People’s Congress, 27 October 2005 art. 1.
[19] [Individual Income Tax Law Implementing Regulations (Revised)] (People’s Republic of China) State Council Order No 142, 19 December 2005, art. 2.
[20] [Individual Income Tax Law Implementing Regulations (Revised)] (People’s Republic of China) State Council Order No 142, 19 December 2005, art. 3.
[21] [Individual Income Tax Law Implementing Regulations (Revised)] (People’s Republic of China) State Council Order No 142, 19 December 2005, art. 3.
[22] Cook v. Tait, 265 US 47, (1924).
[23] IRC § 7701(31)(b)(1)(A).
[24] IRC § 7701(31)(b)(3)(A).
[25] IRC § 7701(31)(b)(3)(A).
[26] IRC § 7701(31)(b)(5)(A).
[27] IRC § 7701(31)(b)(5)(E).
[28] Convention Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of the United States of America (As Amended by 1996 Protocol) for The Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evason With Taxes on Income, signed 11 July 1988 (entered into force 1 February 1997), art 4(2).
[29] Agreement Between the Government of the People’s Republic of China and the Government of Australia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, signed 17 November 1988 (entered into force 28 December 1990), art 4(3).

1 Comment

Filed under Pajak Internasional

One response to “Resident – Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) Dalam Konteks Pajak Internasional – Bagian 1

  1. Alfi

    Mohon dibahas resident di Australia🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s