Opini : Konsolidasi Kewajiban Pajak Antar Grup – Perbandingan antara Indonesia dan beberapa negara

Pendahuluan
Perusahaan dilihat dari hukum korporasi adalah suatu entitas yang tersendiri yang berbeda dengan pemiliknya.1 Karena merupakan suatu entitas yang terpisah, maka secara yuridis perusahaan itu dapat dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Akan tetapi apabila dilihat dari sisi yang lain, perusahaan itu juga merupakan entitas buatan atau artifisial.2 Dilihat dari sisi ini, tidaklah logis untuk mengenakan pajak atas perusahaan karena akan berimplikasi kepada pengenaan pajak berganda secara ekonomis.3 Hal ini terjadi karena apabila di tingkat perusahaan sudah dikenai pajak penghasilan badan, ketika penghasilan itu didistribusikan kepada pemilik, maka juga akan dipajaki lagi sehingga terjadi dua kali pemajakan atas penghasilan yang sama.

Pengenaan pajak berganda secara ekonomis mungkin bisa dimaklumi apabila pemilik adalah perorangan sehingga secara juridis pemilik dan perusahaan adalah dua pihak yang berbeda. Akan tetapi apabila pemilik perusahaan adalah perusahaan lain dan seterusnya berlanjut sampai pada akhirnya pemilik akhir dari perusahaan lain itu adalah perorangan, maka terjadi pengenaan pajak secara ekonomis yang berantai sampai kepada pemilik akhir. Apabila tingkat kepemilikan tiap-tiap perusahaan pada tiap tahap ini tidak terlalu besar, mungkin tidak akan menjadi masalah. Namun apabila tingkat kepemilikan cukup signifikan, maka akan berdampak secara ekonomis kepada penerima.

Untuk mengatasi hal ini, maka negara-negara didunia menggunakan metode yang berbeda pada dua tingkatan yaitu pada tingkatan perusahaan dan pada tingkatan pemilik. Pada tingkatan perusahaan, banyak digunakan konsolidasi antar grup dimana secara konseptual untuk penghitungan pajak, laba dikonsolidasi di perusahaan induk untuk melaporkan dan menyetorkan pajaknya secara grup. Sementara pada tingkatan pemilik terdapat metode pembebasan, kredit dan juga imputasi.

Tulisan ini akan membahas apakah metode konsolidasi untuk keperluan perpajakan pada tingkat perusahaan diatur pada regulasi di Indonesia. Selain itu juga akan dibahas perlakuan konsolidasi di negara Australia, Jerman, Inggris, dan Amerika.

Pembahasan
Secara akuntansi, ketika perusahaan mempunyai pengendalian pada perusahaan anak, maka laporan keuangan yang disajikan merupakan laporan konsolidasian antara induk dan seluruh perusahaan anak.4 Laporan keuangan konsolidasian mengakumulasikan semua aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan biaya seluruh anggota grup sehingga pengguna informasi keuangan dapat menjadikan informasi tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Peraturan perpajakan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perlakuan perpajakan atas konsolidasi perusahaan anak. Akan tetapi ada beberapa pasal dalam UU PPh yang tujuannya kurang lebih sama untuk meminimalkan terjadinya pajak berganda secara ekonomis. Berikut adalah pasal-pasal yang dimaksud :

Pasal 4(3) huruf f :
“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah…
(f) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;”
5

dan pada pasal 23 ayat 4 huruf c disebutkan :
“Pemotongan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas :…
(c) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f…”
6

Berdasarkan pasal-pasal ini, maka dividen yang diterima oleh koperasi tidak dikenai pajak dan tidak dipotong PPh 23. Pembebasan untuk koperasi ini bisa dimaklumi sebagai insentif untuk memajukan koperasi yang merupakan ‘soko guru’ perekonomian nasional. Sementara itu dividen yang diterima oleh PT dan BUMN/D tidak dikenakan pajak apabila tingkat kepemilikan minimal 25% yang berarti perusahaan pemilik punya pengaruh terhadap investee. Apabila kepemilikan diatas 50% yang berarti perusahaan anak harus dikonsolidasi, maka hal tersebut juga berlaku.

Dengan ketentuan tersebut, apabila kita kaitkan dengan perusahaan induk dan anak, maka sebenarnya atas bagi hasil dividen dari perusahaan anak tidak dikenai pajak lagi diperusahaan induk. Pajak tersebut dikenai di perusahaan anak. Hal ini berarti bahwa perusahaan anak masih dianggap sebagai entitas tersendiri yang terpisah perlakuan pajaknya dengan perusahaan induk.
Lebih lanjut apabila yang terjadi adalah kerugian, tidak diatur mengenai apakah kerugian dari perusahaan anak bisa digunakan untuk mengurangi laba / ditransfer ke perusahaan induk. Pasal 4(3) huruf f ini hanya mengatur pembagian laba dan bukan pembagian rugi.

Akan tetapi, apabila kita kembali lagi kepada tujuan awal adalah untuk menghindari terjadinya pajak berganda secara ekonomis, hal ini tidak menyelesaikan masalah tersebut. Tetap saja terjadi pajak berganda dalam hal kepemilikan lebih dari kurang dari 25% atau apabila pemilik adalah merupakan orang pribadi ataupun badan lainnya selain PT dan BUMN/D.

Perlakuan di Negara Lain

Perlakuan atas distribusi laba dari perusahaan anak kepada perusahaan induk dalam perusahaan terdapat dua macam yaitu pada konsolidasi disatu sisi dan transfer  atribusi pajak disisi lain.7 Pada metode konsolidasi, identitas perusahaan menjadi luruh dan perusahaan dalam grup dianggap sebagai satu entitas yang tidak terpisah. Sementara pada metode transfer atribusi, entitas yang terpisah dari masing-masing anggota grup tetap diakui, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu diperbolehkan adanya transfer atribut pajak seperti rugi yang ditransfer ke induk.8
a. Australia
Australia melaksanakan prinsip konsolidasi penuh.9 Dengan konsolidasi ini, perusahaan anak dianggap sebagai perusahaan yang terintegrasi dengan perusahaan induk untuk tujuan perpajakan.10 Perusahaan anak yang digabung adalah perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk.11 Dengan sistem ini, pajak dihitung pada tahap konsolidasi dan transaksi-intra grup diabaikan.12
b. Inggris
Inggris tidak melaksanakan konsolidasi untuk tujuan perpajakan atas grup,13 akan tetapi membolehkan untuk melakukan transfer atribusi pajak antar perusahaan dan perusahaan pengendali.14 Grup dalam hal ini diistilahkan sebagai ‘konsorsium’ berupa kepemilikan atas minimal 75% saham oleh minimal dua perusahaan.15 Dengan kepemilikan ini, rugi dan atribut lainnya bisa ditransfer ke dalam grup.16
c. Jerman
Di Jerman, konsolidasi dimungkinkan dengan rezim Organschaft, dimana dalam konsolidasi, rugi bisa ditransfer.17 Sementara itu, anggota grup dianggap terpisah untuk tujuan perpajakan dan transaksi antara anggota dinilai sebesar nilai wajar.18
d. Amerika Serikat
Amerika menggunakan konsolidasi campuran.19 Perusahaan dalam grup bisa melaporkan spt terkonsolidasi.20 Perusahaan yang digabung adalah perusahaan anak dengan kepemilikan minimal 80%.21 Transaksi antar perusahaan dalam grup diakui tetapi ditunda,22 dan baru diakui ketika aset dijual keluar grup.23

Perbandingan
Dari perlakuan negara-negara tersebut diatas terhadap konsolidasi antar perusahaan, maka bisa dilihat bahwa usaha untuk mengurangi pajak berganda secara ekonomis telah dilakukan baik dengan konsolidasi maupun transfer atribut pajak antar perusahaan dalam grup.
Sementara itu di Indonesia, belum ada perlakuan khusus dalam ketentuan perpajakan terkait dengan perlakuan konsolidasi maupun transfer atribusi pajak. Akan tetapi perlakuan berupa tidak dijadikannya dividen yang diterima oleh pemegang saham korporasi yang mempunyai pengendalian signifikan sebagai objek pajak bisa dianggap sebagai pengurangan atas implikasi datas pajak berganda secara ekonomis.

Simpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, di Indonesia perusahaan induk dan perusahaan anak dianggap sebagai entitas yang berbeda untuk ketentuan perpajakan sehingga pajak dikenakan terpisah untuk masing-masing entitas. Akan tetapi untuk kepemilikan paling rendah 25% untuk PT dan BUMN/D, maka terdapat pembebasan pengenaan pajak atas pembagian laba dari perusahaan anak. Hal itu tidak berlaku untuk kepemilikan selain itu sehingga terjadi pajak berganda secara ekonomis. Perbandingan dengan negara lain diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam perlakuan perpajakan terhadap grup perusahaan.


1. Peter Harris, Corporate Tax Law Structure, Policy and Practice (Cambridge University Press, 1st ed, 2013) 17.
2. Ibid 183.
3. Ibid 183-4.
4. PSAK No. 4 (Revisi 2009).
5. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4(3) huruf f.
6. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 23(4) huruf c.
7. Harris, above n 1, 119-20
8. Ibid.
9. Ibid 47.
10. Income Tax Assessment Act 1997 (Cth) s 700-1.
11. Income Tax Assessment Act 1997 (Cth) s 700-5(2).
12. Hugh J Ault and Brian J Arnold, Comparative Income Taxation a Structural Analysis (Aspen Publisher, 3ed, 2010) 398.
13. Ibid 400.
14. Harris, above n 1, 48.
15. Corporation Tax Act 2010 s 153(a).
16. Income and Corporation Taxes Act 1988 s 402.
17. Harris, above n 1, 49.
18. Ault and Arnold, above n 12, 401.
19. Harris, above n 1, 49.
20. Internal Revenue Code s 1501.
21. Internal Revenue Code s 1563(a).
22. Harris, above n 1, 49.
23. Ault and Arnold, above n 12, 398.

Disclaimer : Ini hanya pendapat pribadi penulis. Tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan penulis.

3 Comments

Filed under Pajak Internasional

3 responses to “Opini : Konsolidasi Kewajiban Pajak Antar Grup – Perbandingan antara Indonesia dan beberapa negara

  1. Reblogged this on Catatan Ga Penting and commented:
    ini opini bagus untuk tambah-tambah wawasan mengenai konsolidasi pajak.

    Like

  2. mantap pak ulasannya.
    cuma kalo menurut saya pribadi, mungkin lebih simple jika pengenaan pajak dapat dikenakan pada laporan keuangan yang sudah di konsolidasi.
    jadi, dapat menghindari pengenaan pajak berganda yang pak Ramzil sebutkan sebelumnya.
    sebab apabila pengenaan pajak di lakukan terpisah pada induk dan anak, bukan tidak mungkin dapat terjadi transfer kerugian untuk menghindari dan mengurangi pajak terutang.
    Jadi, menurut saya pengenaan pajak pada wajib pajak badan yang memiliki anak perusahaan, sebaiknya menggunakan laporan keuangan yang sudah di konsolidasi terlebih dahulu. (Anak perusahaan tidak di kenakan pajak lagi). Tapi mungkin jadi agak lebih sedikit rumit apabila hubungan induk anak bersifat mutual holding dan indirect holding. correct me if i wrong.

    Like

    • Yups Mas Angga,
      Metode konsolidasi bisa jadi diterapkan dalam kasus penghitungan pajak dalam grup tentunya dalam batasan threshold kepemilikan atau tingkat kontrol tertentu seperti yang dilakukan beberapa negara. Sehingga, menurut perlakuan pajak, induk-anak dianggap satu kesatuan. Oleh karena itu, transfer atribut menjadi tidak terlalu masalah. Disisi lain ada juga negara (dalam perlakuan pajak) yg tetap mengakui identitas induk-anak tetapi membolehkan adanya transfer atribut.
      Dari kedua sisi ini, masalah akan selalu ada pada degree of ownership dan controlnya yg Mas sebutkan termasuk didalamnya juga bagaimana perlakuan terhadap minority interest.
      Wassalam.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s