Opini : Pajak atas Transaksi Keuangan di Indonesia

Pendahuluan

Melanjutkan pembahasan kita mengenai pajak atas transaksi keuangan di negara Uni Eropa sebelumnya, kali ini kita akan membahas perlakuan pajak atas transaksi keuangan di Indonesia. Pembahasan disini berkaitan perlakuan pajak atas transaksi keuangan dan lembaga keuangan yang melakukan serta pembandingan antara pajak atas transaksi keuangan yang berlaku di Indonesia dan yang akan berlaku di negara Uni Eropa.

Pajak atas Transaksi Keuangan di Indonesia

Secara umum, ada dua macam transaksi keuangan yang bisa terjadi yaitu :

  1. Transaksi instrumen keuangan
  2. Transaksi derivatif

Transaksi Instrumen keuangan
Transaksi atas instrumen keuangan dapat terjadi berupa transaksi atas instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Sementara, transaksi derivatif merupakan transaksi atas instrumen yang merupakan derivasi atas instrumen keuangan pokok sehingga nilai dari derivatif ini berdasarkan dari fluktuasi “underlying asset“nya.

Atas transaksi instrumen keuangan, beberapa instrumen perlakuan perpajakannya sebagai berikut :

  1. Saham
    Atas transaksi penjualan saham di bursa, dikenai PPh Final sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU PPh dengan peraturan pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997.
    Atas transaksi penjualan saham di luar bursa, capital gain dikenai pajak sesuai ketentuan umum PPh
  2. Obligasi (Surat Utang dan Surat Utang Negara)
    Atas diskonto dari Obligasi dikenai PPh Final sesuai Pasal 4 ayat 2 UU PPh, Jo. PP Nomor 16 Tahun 2009, Jo. PMK 85/PMK.03/2011, Jo. PMK 07/PMK.011/2012.
  3. Lainnya

Transaksi Derivatif
Atas transaksi derivatif, perlakuan perpajakannya pada awalnya tidak diatur dalam aturan setingkat undang-undang, akan tetapi diatur secara spesifik atas transaksi-transaksi tertentu dalam tingkatan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Surat Direktur Jenderal Pajak. Beberapa diantaranya adalah1  SE-51/PJ.22/1986, SE-12/PJ.313/1993, S-245/PJ.101/1997, SE-03/PJ.43/1993,SE-13/PJ.43/1999, dan S-300/PJ.42/2003.

Sejalan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, maka pajak atas transaksi derivatif statusnya menjadi jelas dengan dikenai pajak bersifat final sesuai dengan pasal 4 ayat 2 yang berbunyi :

“Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: …c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa,…yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”2

sementara di dalam penjelasannya disebutkan bahwa :

“Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.3

Dengan adanya landasan hukum ini, maka kemudian di terbitkan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa. Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur bahwa atas penghasilan dari transaksi derivatif  berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan dibursa, dikenai PPh Final sebesar 2,5 persen dari margin awal.

Terbitnya PP ini menimbulkan tentangan dari beberapa pihak yang kemudian membawa kasus ini untuk di Uji Materiil ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian memberikan putusan dengan nomor 22 P/HUM/2009 yang menyatakan mengabulkan hak uji materiil pemohon (putusan tersebut dapat di unduh di sini). Dengan adanya putusan tersebut, maka diterbitkan PP Nomor 31 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa PP Nomor 17 Tahun 2009 dicabut dan tidak berlaku. Implikasi dari PP 31 Tahun 2011 terhadap perlakuan pajak atas transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa di Indonesia seharusnya dibahas di bagian lain.

Pembandingan dengan Pajak atas Transaksi Keuangan di Uni Eropa

Pajak atas transaksi keuangan di Uni Eropa bertujuan untuk memajaki sektor keuangan yang berkontribusi terhadap krisis finansial akhir-akhir ini. Sehingga hanya transaksi yang berkaitan dengan keuangan dengan lembaga keuangan yang berada di FTT Zone yang akan dikenai FTT. FTT hanya berfokus pada poin-poin tersebut. Dengan demikian, atas transaksi primer, tidak dikenai FTT.

Di Indonesia, pengenaan pajak atas sektor finansial masih disamakan dengan pengenaan pajak atas jenis usaha lainnya. Pajak tersebut dikenai atas Laba Komersial yang sudah disesuaikan menurut ketentuan pajak menjadi Penghasilan Kena Pajak. Atas transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan, belum diatur secara khusus.

Tambahan lagi, beberapa transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan mendapatkan pengecualian tertentu seperti :

  1. atas diskonto obligasi yang diterima oleh dana pensiun dan bank dikecualikan dari pengenaan pemotongan PPh final4.
  2. atas diskonto obligasi yang diterima oleh reksadana tarifnya lebih rendah dan berubah menjadi 15% mulai 2014 5

Simpulan

Ketentuan untuk pemajakan atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tidak diatur secara khusus di Indonesia. Pemajakan atas transaksi keuangan baru terbatas terhadap transaksi keuangan tertentu yang dilakukan oleh baik oleh lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan dengan pengecualian tertentu atas transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan.


1. Yustina Peniyanti, Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan dari Transaksi Keuangan Derivatif, Master Thesis, (1999) 73-74 cited in John Hutagaol, Darussalam and Danny Septriadi, Kapita Selekta Perpajakan, (Salemba Empat, 2007) 72.
2. Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2.
3. Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Penjelasan Pasal 4 ayat 2.
4. PMK Nomor 85/PMK.-03/2011 Pasal 2 ayat 2.
5. PMK Nomor 85/PMK.-03/2011 Pasal 3 huruf d.

Disclaimer : Ini hanya pendapat pribadi penulis. Tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan penulis. Saran dan Kritik sangat diharapkan. Terima Kasih.

Leave a comment

Filed under PPh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s