Opini : Selisih Lebih Penjualan Kembali Aktiva Tetap – Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pencatatan

Pendahuluan

Dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa selisih lebih atas penjualan kembali aktiva atau karena pengalihan aktiva merupakan objek pajak. Permasalahan yang timbul adalah apabila Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netonya didapat dengan menggunakan norma penghitungan menjual aktiva tetap yang dimilikinya. Berapakah tambahan kemampuan ekonomis yang timbul? Berapakah nilai objek yang dapat dikenakan pajak penghasilan?

Kalau kita lihat perlakuan akuntansi, penghasilan dari pelepasan aset didapat dari selisih antara nilai wajar dengan nilai sisa buku (book value). Bagaimana kalau dengan orang pribadi? Apabila WP Orang Pribadi tersebut tidak melakukan pembukuan dan hanya melakukan pencatatan, maka dia tidak memperhitungkan biaya-biaya yang terjadi termasuk juga penyusutan karena penghasilan netonya dinilai dari norma yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Apabila biaya penyusutan tidak pernah diperhitungkan, bagaimanakah nilai sisa buku bisa didapat?. Kalau tidak ada nilai sisa buku, darimanakah tambahan kemampuan ekonomisnya?

Pembahasan

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus terlebih dahulu menggolongkan aset menjadi 2 (dua) penggolongan yaitu :
1. Aset berupa tanah dan atau bangunan
2. Aset tetap lainnya.

Aset pengalihan aset berupa tanah dan atau bangunan dikenai PPh Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final dari nilai akta pengalihan aset atau NJOP mana yang lebih tinggi (PP No. 71 Tahun 2008). Perlakuan pajak atas pengalihan aset ini tidak menimbulkan permasalahan karena pajak tidak dikenakan atas selisih lebih aset, akan tetapi dari harga pengalihan atau NJOP.

Untuk aset tetap lainnya, pengalihannya akan berpotensi menimbulkan masalah karena pajak penghasilan tidak dikenai atas nilai pengalihan, akan tetapi dari tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak. Untuk menghitung tambahan kemampuan ekonomis tersebut, diperlukan variabel berapa jumlah nilai buku aset. Karena wajib pajak selama ini tidak pernah menghitung penyusutan atas pengeluaran aset tersebut baik secara komersial maupun fiskal, maka timbul pertanyaan berapakah nilai buku aset tersebut yang diakui oleh pajak?

Melihat kepada peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) disebutkan bahwa objek pajak penghasilan termasuk keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan.”

Melihat lebih lanjut lagi pada ketentuan pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa :
Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

Pada Pasal 11 disebutkan bahwa :
Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Pada Pasal 14 ayat 2 disebutkan bahwa :
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Pada Pasal 16 ayat 2 disebutkan bahwa :
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

Ada beberapa opsi yang mungkin bisa dilakukan untuk mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis yaitu dengan cara :

  1. Nilai sisa buku didapat dari nilai perolehan disusutkan dengan menggunakan penggolongan penyusutan menurut pajak.
  2. Nilai sisa buku disamakan dengan nilai perolehan (asumsi).

Pada opsi pertama, nilai buku dapat dihitung dengan menggolongkan aset terlebih dahulu dengan menggunakan penggolongan penyusutan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan. Setelah itu nilai perolehan dikurangi dengan nilai penyusutan sesuai dengan penggolongan tersebut. Selisih dari nilai buku dikurangi penyusutan merupakan nilai buku. Dengan menggunakan metode ini, maka tentunya akan didapatkan nilai buku yang mendekati keadaan yang sebenarnya, sehingga selisih antara nilai pengalihan dengan nilai buku, apabila jumlahnya positif merupakan tambahan kemampuan ekonomis.

Pada opsi kedua, nilai buku bisa didapat dengan menyamakan antara nilai buku dengan nilai perolehan. Dengan pendekatan ini, apabila rentang waktu antara perolehan dengan pengalihan terlalu jauh, maka nilai perolehan sebenarnya tidak lagi bisa mencerminkan nilai buku sesungguhnya karena nilai perolehan akan dianggap selalu tetap walaupun sudah digunakan dan umur ekonomisnya pun juga berkurang. Apabila opsi ini digunakan, maka secara umum nilai pengalihan kemungkinan besar tidak akan lebih besar dari pada nilai perolehan karena penurunan nilai akibat pemakaian seiring waktu.

Berdasarkan kedua opsi diatas, timbul masalah apabila nilai pengalihan ternyata lebih rendah daripada nilai buku. Apabila hal ini terjadi, tentunya ada kerugian karena pengalihan harta yang terjadi.

Sesuai Pasal 6 ayat 1 UU PPh :
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan…”

dan Pasal 6 ayat 1 huruf d disebutkan bahwa termasuk biaya adalah :
“kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;”

Berdasarkan aturan yang ada, sesuai Pasal 6 UU PPh, apabila terjadi kerugian, maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Akan tetapi sesuai Pasal 14 ayat 2 UU PPh, pengecualian khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu dapat menghitung Penghasilan Neto dengan menggunakan Norma. Dengan pengecualian tersebut, maka penghitungan yang dapat diterapkan dari Wajib Pajak tersebut adalah jumlah Penghasilan Bruto yaitu berupa Nilai Penjualan / Penerimaan dan jumlah Penghasilan Neto berupa laba sesuai penghitungan norma yang berlaku. Walaupun sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi mensyaratkan untuk mencatat biaya yang terjadi, akan tetapi dalam penghitungan penghasilan neto jumlah tersebut tidak diperhitungkan sehingga jumlah biaya yang sebenarnya terjadi tidak relevan dalam kasus ini termasuk penyusutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka masalah yang ada dapat dirangkum sebagai berikut :

  1. Apabila dalam kasus pengalihan aset tetap Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto mengalami kerugian, maka apakah dapat kerugian tersebut dapat dibiayakan sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf d UU PPh atau tetap mengacu kepada Pasal 14 ayat 2 bahwa biaya dalam hal ini tidak dipertimbangkan karena atas penghasilannya Wajib Pajak dikenakan norma penghitungan.
    Patut diperhatikan adalah bahwa penghasilan yang dikenakan norma adalah penghasilan sehubungan dengan usaha, sementara keuntungan/kerugian pelepasan aset merupakan penghasilan di luar usaha.
  2. Apabila dalam kasus pengalihan aset tetap Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan neto mengalami keuntungan, maka apakah keuntungan tersebut merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat 1 huruf d. Apabila merupakan objek pajak karena merupakan tambahan kemampuan ekonomis, maka balik lagi kepada pertanyaan nomor satu apakah kalau terjadi kerugian dapat dibiayakan.
  3. Apakah metode yang diperkenankan untuk menghitung nilai buku. Secara umum dalam konteks perpajakan dasar nilai buku untuk menghitung keuntungan/kerugian fiskal dari pelepasan aset adalah nilai buku fiskal. Dalam kasus ini, apakah nilai buku fiskal merupakan hasil pengurangan dari nilai perolehan dengan asumsi penyusutan fiskal dengan asumsi bahwa nilai penyusutan fiskal sudah tercakup dalam penghitungan norma atau apakah nilai buku itu bisa merupakan nilai perolehan?

Simpulan

Perlunya kejelasan terhadap status dari keuntungan atau kerugian dari pengalihan harta dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Dikarenakan perlakuan yang berbeda terhadap Wajib Pajak tersebut, tentunya diperlukan aturan yang dapat menambah kepastian hukum terhadap perlakuan perpajakannya. Kepastian hukum yang jelas akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara umum.

Referensi :

  1. Undang – Undang No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nome 36 Tahun 28 tentang Pajak Penghasilan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
  3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
  4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Disclaimer : Ini hanya pendapat pribadi penulis. Tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan penulis. Saran dan Kritik sangat diharapkan. Terima Kasih

Leave a comment

Filed under PPh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s